Presiden Tugaskan Menteri ATR Tuntaskan 25 Juta Sertifikat

PRESIDEN Joko Widodo memberikan target kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional agar selama tiga tahun ke depan harus mampu menyelesaikan 25 juta sertifikat tanah yang ditunggu masyarakat.

Hal ini menjadi perintah tegas, mengingat upaya pensertifikatan tanah selama 35 tahun melalui program prona ( proyek nasional ) tidak pernah rampung dan baru selesai 44%, hingga masih menyisakan 60 juta bidang tanah atau 56% yang sampai sekarang belum bersertifikat.

"Saya kerja harus dengan target. Karena itu saya perintahkan kepada Kementerian ATR, pada 2017 harus mampu menyelesaikan 5 juta sertifikat, tahun berikutnya selesai 7 juta sertifikat dan pada 2019 harus mampu menyelesaikan 9 juta sertifikat," tegas Presiden seusai secara simbolis menyerahkan 3.515 sertifikat tanah di Lapangan Kota Barat, Solo, Minggu (16/10).

Di dalam acara penyerahan sertifikat yang dihadiri oleh 3.242 penerima sertifikat dari 15 kabupaten/kota se-Jateng itu, Presiden Jokowi perlu memperingatkan seluruh aparat BPN untuk tidak mempersulit proses pengurusan sertifikat atau menyusahkan mereka yang mengajukan, dan apalagi sampai ada pungli. Berulang kali kepala negara mengulangi penegasan,agar tidak terjadi pungli di lapangan.

Ia berharap bahwa nantinya setiap hari ada pembagian sertifikat di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. "Saya sampaikan kerja cepat dan juga saya ingatkan agar jangan sampai ada pungli. Kalau memang harus membayar, tidak apa-apa, tetapi itu resmi. Misal Rp50 ribu ya bayar itu, jangan sampai dipungut Rp200 ribu. Hati-hati, saya akan awasi, pungli Rp10 ribu saja saya urus. Biar lah yang gede-gede diurusi KPK, tetapi saya akan mengurusi yang kecil-kecil," tandas Presiden.

Sementara itu Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil di dalam pelaporannya mengatakan, pihaknya optimistis bahwa pada 2025 tugas yang diberikan kepala negara untuk penuntasan pembuatan sertifkat tanah di seluruh Tanah Air akan rampung pada 2025.

Ia mengaku, BPN kini sudah menemukan pola tepat guna memudahkan penyelesaian puluhan juta bidang tanah yang belum bersertifikat itu. Cara yang ditempuh ialah dengan mengadakan rekrutmen ribuan juru ukur dan juru data, yang diserahkan kepada lembaga outsourcing. "Ini akan menguntungkan BPN," ucap Sofyan.

Presiden Jokowi sendiri menyatakan persetujuan dan tidak mempermasalahan upaya menambah kekurangan 10 ribu tenaga juru ukur dan 15 ribu tenaga juru data oleh BPN itu dengan menggunakan cara outsourcing.

"Kalau memang rekrutmen melalui PNS terlalu lama, ya sudah menggunakan cara lain, yang diuji sertifikasi (kompetensinya). Juru ukur masih kurang 10 ribu, juru data 15 ribu. Ini merupakan kesempatan kerja," imbuh Presiden.

Yang jelas, pekerjaan menyelesaikan bidang tanah untuk diterbitkan sertifikat saat ini bukan merupakan hal mudah. Di Jawa Tengah sendiri menurut laporan Menteri ATR Sofyan Djalil masih ada sekitar 12 juta bidang tanah yang belum memiliki sertifikat. Dari 21,2 juta bidang tanah di seluruh Jawa Tengah, baru 9,3 juta tanah yang sudah memiliki sertifikat.

"Tahun 2016 ini dari target penyelesaian 1109 bidang tanah yang disertifikat, masih kurang 6 persen. Untuk kota Surakarta yang merupakan kota asal bapak presiden, sudah 96 persen bidang tanah memiliki sertifikat. Yang empat persen akan kita tuntaskan tahun depan," tandas Sofyan yang disambut dengan senyum Presiden dan Wali Kota FX Hadi Rudyatmo.

Pada bagian lain, Sofyan juga menegaskan, sertifikat memiliki nilai keekonomian yang sangat tinggi. Pada 2016 ini, sedikitnya ada Rp 52 triliun dana bank yang dipinjam masyarakat dengan jaminan sertifikat tanah, untuk tujuan produktif.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sangat berharap, kepada masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah hendaknya bisa menggunakan sebijak mungkin, dan bukan sebaliknya untuk hal-hal yang kontraproduktif.

"Mimpi apa coba bapak ibu semalam. Sudah mendapatkan sertifikat yang menyerahkan Presiden dan gratis lagi. Mudah-mudahan setelah tanahnya pasti, sebaiknya untuk tujuan produktif, jangan malah untuk rabi (kawin) lagi. Dan kalau utang, jangan lupa nyaur. Yang penting untuk tujuan produktif," pesan Ganjar.

Hal sama juga dipesankan oleh Presiden Jokowi kepada ribuan warga Jateng yang baru saja menerima sertifikat tanah tersebut. "Yang penting hati-hati. Kalau hutang bank, ya jangan untuk membeli mobil atau kendaraan. Harus untuk tujuan produktif, menambah modal kerja," pinta Presiden di sela-sela dialog dengan warga yang menjadi wakil penerima sertifikat tersebut. (OL-4)