Keakuratan Data Pemilih tidak Bisa Ditawar

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani nota kesepahaman dal rangka pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) dalam lingkup tugas KPU.

Ketua KPU Juri Ardiantoro mengatakan kegiatan ini penting lantaran daftar pemilih sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).

"Semakin akurat data kependudukan, semakin akurat data pemilih yang disiapkan," kata dia di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, Rabu (12/10) malam.

Dengan data pemilih yang akurat, lanjut Juri, berarti memastikan data pemilih dan memberikan jaminan hak pilih.

"Data pemilih yang akurat tidak dapat ditawar," kata dia.

Juri menambahkan, pihaknya telah mengevaluasi terkait pembuatan data pemilu sebelum-sebelumnya yang cenderung sporadis. Hal itu terjadi karena pembuatan data pemilih baru bisa dilakukan menjelang pemilu sehingga waktu untuk perbaikan tidak terlalu panjang dan terbatas.

Menurut dia, penyusunan data pemilih seharusnya berlangsung secara berkelanjutan setiap tahun. Selama ini perbaikan data pemilih setiap tahun belum bisa dilakukan karena dukungan anggaran yang belum terealisasi.

Sejak Pemilu 2014, KPU membuka daftar pemilih lewat sistem data pemilih (sisdalih). Dengan sistem ini, setiap orang bisa mengakses daftar pemilih. Semakin baanyak pihak yang mengetahui data, maka akan semakin baik. Jika masih ada kelemahan, KPU bisa mendapat masukan, evaluasi, dan perbaikan.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, nota kesepahaman dalam rangka mendukung pemutakhiran data pemilih. "Dirjen kami beserta jajarannya siap berkoordinasi dengan KPU," kata dia.

Tjahjo menyebut, dari sekitar 254 penduduk Indonesia, yang sudah memiliki KTP-E seharusnya hampir 183 juta. Sampai saat ini, lanjut dia, masih ada sekitar 9 juta penduduk yang belum merekam KTP-E.

Dalam jangka pendek, Oktober 2016 sampai Januari 2017, pihaknya akan lebih memaksimalkan pada perekaman KTP-E di 101 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada 15 Februari 2017. Dalam dua bulan ke depan ditargetkan sudah tercetak 17,5 juta KTP-E.

Untuk Pilkada 2017, Tjahjo menyampaikan, paling tidak akhir Desember warga harus melakukan perekaman KTP-E. Jika telah melakukan perekaman, mereka akan tercatat, memperoleh surat keterangan, dan dapat menggunakan hak pilihnya.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamaruzaman menyatakan dukungannya terhadap kerja sama yang dilakukan Kemendagri dan KPU.

"Ini momen penting melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan," pungkas dia. (OL-4)