Partai NasDem Denpasar Tolak Ikut Studi Banding ke Luar Negeri

PARTAI NasDem Kota Denpasar bersikukuh tidak mau ikut studi banding ke luar negeri. Padahal izin studi banding ke luar negeri telah disetujui Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

Anggota DPRD Kota Denpasar dari Partai NasDem AAN Gede Widiada mengatakan setelah dilakukan kajian akibat penundaan dana DAK dan DAU dari pusat, Pemkot Denpasar ternyata masih kekurangan sekitar Rp29 miliar lebih untuk berbagai program pembangunan yang telah disepakati.

Ia menilai, tertundanya dana DAU dari pusat sebesar Rp119 miliar menyebabkan beberapa program pembangunan yang prorakyat terbengkelai.

"Saya harus akui bahwa saya juga yang ikut menyetujui anggaran studi banding ke luar negeri dalam anggaran perubahan sebesar Rp5 miliar untuk 45 anggota dewan di Kota Denpasar. Namun, setelah melihat tertundanya anggaran dari DAU yang membuat banyak program tidak terselesaikan tepat pada waktunya, saya memilih untuk tidak ikut studi banding ke luar negeri. Ini semua karena empati saya kepada masyarakat yang sangat membutuhkan uang ketimbang DPRD melakukan studi banding," ujarnya, Selasa (11/10).

Menurutnya, penolakan dirinya untuk ikut studi banding keluar negeri sudah sesuai dengan amanah Partai NasDem dan harapan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bahwa kadernya harus menunjukan rasa empati kepada masyarakat yang lebih membutuhkan uang sebesar Rp5 miliar tersebut.

"Ini merupakan nafas dan amanah Ketua Umum Surya Paloh. Inilah spirit perubahan yang dari Partai NasDem yang harus terus menerus diimplementasikan di masyarakat. Kita melihat potret anggaran yang memprihatinkan, tetapi studi banding tetap dilakukan. Sebenarnya, ini tidak menjadi masalah untuk menambah wawasan anggota dewan, bila postur anggaran di Kota Denpasar berjalan normal. Namun, faktanya adalah sebaliknya. Postur anggaran tidak normal akibat tertundanya DAU dari pusat, sementara anggota dewan studi banding keluar negeri dengan menelan anggaran yang begitu besar," ujarnya.

Saat ini, di Kota Denpasar terjadi krisis anggaran. Terutama anggaran untuk membangun Pasar Badung pascakebakaran beberapa waktu lalu yang membutuhkan anggaran sekitar Rp190 miliar lebih.

"Di Pasar Badung itu banyak pedagang kecil, banyak orang susah yang mengais rezeki. Sementara anggota dewan jalan-jalan ke luar negeri. Kader Partai NasDem harus memiliki empati ke sana," ujarnya.

Saat ini, Pemkot Denpasar merasionalisasi anggaran akibat penundaan DAU sebesar Rp119 miliar oleh pusat. Setelah melakukan efisiensi di seluruh SKPD termasuk di Sekwan Kota Denpasar, masih terjadi kekurangan sekitar Rp29 miliar lebih.

"Saya sudah diminta oleh pihak Sekwan DPRD Kota Denpasar untuk membuat paspor agar bisa berangkat ke luar negeri, namun saya tetap menolaknya. Saya memilih untuk tidak ikut keluar negeri, demi empati saya kepada masyarakat," ujarnya.

Sebanyak 45 anggota DPRD Kota Denpasar sudah mengajukan izin ke Gubernur Bali Made Mangku Pastika untuk ke luar negeri. Tidak main-main, negara yang dikunjungi juga banyak.

Dalam sekali lawatan kali ini, sesuai permohonan izin, ada 3 benua yang akan dikunjungi yakni Eropa, Amerika, dan Australia secara bergantian dan bersama-sama. Gubernur Bali juga telah memberikan izin untuk bertandang ke Las Vegas, Amerika Serikat. Kunjungan akan dilakukan kurang lebih selama satu bulan pada periode November hingga Desember 2016.

Ada tiga rombongan. Rombongan pertama ke Kota London, yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Denpasar Ngurah Gede dari PDIP. Rombongan kedua ke Las Vegas, Amerika Serikat. Rombongan ketiga ke Melbourne Australia. Tujuannya hanya satu yakni belajar tentang tata kota dan promosi pariwisata dan kebudayaan. (OL-3)