Presiden Ajak Dunia Perangi Illegal Fishing

PENCURIAN ikan telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang cukup serius dan terorganisasi sehingga harus diperangi secara global.

"Memerangi kejahatan transnasional yang terorganisasi tersebut harus (dilakukan) dengan kolaborasi global," kata Presiden Joko Widodo saat membuka pertemuan tingkat tinggi The 2nd International Symposium on Fisheries Crime di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta, kemarin.

Dalam industri perikanan, Presiden menyebut kejahatan pencurian ikan atau dikenal dengan illegal, unregulated, and unreported (IUU) fishing itu telah mengurangi stok ikan dunia sekitar 90,1%.

Dampak lainnya IUU fishing juga berkaitan dengan kejahatan lain, seperti penyelundupan, narkoba, dan pelanggaran terhadap peraturan perlindungan alam dan kebersihan.

Jokowi menyebutkan sekarang semakin banyak negara dan institusi internasional yang menyadari bahwa pencurian ikan merupakan kejahatan transnasional yang perlu diperangi karena dampaknya tidak hanya pada industri perikanan, tetapi juga mencakup masalah lingkungan.

"Bila illegal, unregulated, and unreported fishing terus dibiarkan merajalela, bumi ini, bumi tempat tinggal kita bersama, rumah kita bersama, akan terancam keberlanjutannya," kata Jokowi.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terhadap 1.132 kapal eks asing, kasus pencurian ikan itu memiliki elemen lintas negara dan dilakukan secara terorganisasi.

Oleh sebab itu, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, kerja sama antarnegara sangat penting untuk mengungkap jaringan di balik kejahatan perikanan itu.

Susi menegaskan Indonesia saat ini mendukung agar kejahatan perikanan dapat diakui sebagai kejahatan lintas negara terorganisasi berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi (UNTOC).

"Kami yakin pengakuan ini dapat mempermudah kerja sama antarnegara untuk memberantas kejahatan perikanan," kata dia.

Meski demikian, jika dibandingkan dengan negara lainnya, Susi menilai saat ini Indonesia cukup terdepan dalam pemberantasan kejahatan perikanan.

"Negara kita ini sudah sangat maju. Dalam pemberantasan kejahatan perikanan, Indonesia memimpin jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya," kata dia.

Kerugian Rp260 triliun

Presiden Jokowi mengakui praktik IUU fishing di Tanah Air telah mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar US$20 miliar per tahun atau sekitar Rp260 triliun, dan mengancam 65% terumbu karang.

Namun, dalam kurun waktu dua tahun terakhir, Indonesia terus menggencarkan upaya melawan IUU fishing seperti dengan menangkap dan menenggelamkan 236 kapal pencuri ikan.

Menurut Presiden, hasil perang melawan IUU fishing di Tanah Air mulai terlihat dari penurunan tingkat eksploitasi ikan di Indonesia 30%-35% sehingga Indonesia mampu meningkatkan stok nasional ikan dari 7,3 juta ton pada 2013 menjadi 9,9 juta ton pada 2015.

"Selain itu, jika dibandingkan dengan pada periode yang sama 2015 dari Januari sampai Juni, ada peningkatan ekspor sebesar 7,34% produk perikanan Indonesia pada 2016," ujarnya.

Dalam pembukaan acara pertemuan tingkat tinggi The 2nd International Symposium on Fisheries Crime yang berlangsung hingga hari ini, Jokowi menyatakan dengan senang hati akan membagi pengalaman mengenai cara bagaimana Indonesia melawan IUU fishing.

"Kita juga ingin terus belajar dari negara-negara lain untuk memerangi IUU fishing,'' imbuh Presiden. (AU/Ant/X-10)