Warga Ditawari Bikin KTP-E Jalur Cepat

WARGA Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Pro-vinsi Lampung, mengaku ditawari oknum di kantor kecamatan untuk mengurus pembuatan KTP elektronik (KTP-E) lewat jalur cepat.

"Katanya bayar Rp150 ribu, langsung jadi keesokan hari," ujar Nabila, Jumat (7/10).

Nabila didatangi orang tersebut di kantor kecamatan saat hendak merekam data KTP-E pada 28 September.

"Saya pakai jalur biasa, enggak bayar Rp150 ribu. Kata orang kecamatan jadi 2 bulan lagi."

Warga lainnya, Septi, juga mengaku ditawari untuk membuat KTP-E dengan jalur cepat seharga Rp150 ribu.

"Kayaknya sudah jadi rahasia umum deh kalau mau cepat bayar segitu," akunya.

Akan tetapi, dia juga mengaku mengabaikan tawaran itu. Apalagi, dia masih bisa menggunakan KTP lama untuk mengurus beragam keperluan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandar Lampung Henry Iswandi mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan jasa calo yang menawarkan pembuatan KTP-E lewat jalur cepat.

Menurutnya, prosedur pembuatan KTP-E telah terangkum dalam aplikasi sistem administrasi kependudukan nasional.

Sistem tersebut menyimpan hasil rekaman yang diolah menggunakam NIK tunggal.

Karena proses pengiriman data tergantung pada server, pihaknya tidak dapat memprediksi waktu KTP-E selesai.

"Imbauan saya, tidak usah diladeni. Waktunya tidak bisa dipredikasi karena tergantung server. Sampai saat ini, kami belum temukan kasusnya, tapi bisa jadi yang ditawarkan itu KTP-E palsu," katanya.

Camat Tanjung Karang Pusat Maryamah menegaskan tidak ada stafnya yang menawarkan pem-buatan KTP-E lewat jalur cepat, karena wewenang pembuatan KTP-E ada di Disdukcapil.

"Kami hanya melakukan perekaman dan memberikan rekomendasi," ujarnya.

Namun, Maryamah mengaku sempat mencurigai beberapa orang yang kerap datang ke kantor kecamatan, tapi tidak melakukan perekaman.

"Saya curiga itu. Kalau ada laporan seperti itu dari warga, akan kami selidiki," ujar dia.

Sementara itu, kekosongan blangko membuat pengurusan KTP-E terkendala di berbagai daerah.

Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengusulkan agar pencetakan blangko KTP-el dilakukan di daerah.

"Fokusnya harus kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Misal penduduk Jawa Barat bisa dibagi berdasarkan karesidenan," jelasnya. (EP/RZ/JH/TB/CS/HK/FL/N-1)