Progres Pembenahan Batam Lambat

MASIH banyaknya tumpukan persoalan dalam transisi dari free trade zone (FTZ) ke kawasan ekonomi khusus (KEK) di Batam membuat pembenahan dan solusi penyelesaian masih jauh panggang dari api.

Hal tersebut tercermin dalam rapat antara DPD, Badan Pengusahaan (BP) Batam, Menko Perekonomian Darmin Nasution dan beberapa asosiasi yang berkepentingan di Jakarta, Jumat (7/10).

Menko Darmin mengungkapkan akan meminta kepada semua pihak memberikan daftar inventaris masalah dan juga data yang lengkap dan akurat secara tertulis. Ia sendiri melihat persoalan yang terjadi di Batam lebih terkait masalah pertanahan. Ia mengaku hal itu sulit diselesaikan tapi meyakini bahwa akan ada solusi.

"Inventaris measalahnya harus tertulis agar bisa terukur apa yang dikerjakan dan apa yang tidak," ujar Darmin.

Darmin berpandangan transisi dari FTZ ke KEK perlu dilakukan sebab saat ini FTZ dianggap tidak sesuai dengan persaingan global. Dengan status KEK, Batam diharapkan dapat meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri dalam berbagai proyek.

Berlarut-larutnya persoalan di Batam membuat kinerja Batam sebagai pusat ekonomi regional menjadi menurun. Permasalahan Batam yang sudah mengakar bersifat eksternal dan internal, hingga dualisme pengelolaan wilayah antara BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam. (X-12)