Kerugian Banjir Garut Capai Rp158 Miliar

RUSAKNYA berbagai fasilitas umum dan permukiman penduduk akibat bencana banjir bandang luapan Sungai Cimanuk, Garut, diperkirakan mencapai lebih dari Rp158 miliar.

"Diperkirakan, kerugian akibat bencana banjir bandang yang melanda Garut mencapai Rp158 miliar lebih. Kami akan evaluasi, ini baru sementara saja," kata Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut, Agus Ismail di Garut, kemarin.

Kerusakan terjadi pada permukiman penduduk, jembatan, irigasi, bangunan sekolah bahkan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Slamet Garut.

Bupati Garut, Rudy Gunawan mengatakan telah menerima bantuan dana tanggap darurat Rp6,5 miliar dari Pemprov Jabar. Dana itu sebagai besar akan digunakan untuk perbaikan dan pembelian alat kesehatan di RSUD Dr Slamet Garut.

"Kebanyakan untuk alat kesehatan, tapi ada juga untuk pendidikan," kata dia di Bandung.

Sebelumnya, Pemprov Jabar telah mengalokasikan tambah-an Rp20 miliar pada APBD-P 2016 untuk dana tanggap darurat bencana alam seperti di Garut dan Sumedang.

Banjir yang terjadi pada 21 September 2016 itu menyebabkan 34 orang meninggal dunia dan 19 orang hilang. Terkait rencana pembangunan rumah susun untuk pengungsi, Rudy menjelaskan, lokasinya disepakati di Kecamatan Karangpawitan dan akan dibicarakan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera). Selain pembangunan rusun dan rumah tapak, Pemkab Garut juga akan terus melakukan pencarian terhadap 19 orang warga yang masih dinyatakan hilang.

Suganda, 57, salah satu keluarga korban hilang masih berharap jasad anak dan istrinya ditemukan. Warga di Kampung Gandasari, Desa Mangku Rakyat, Kecamatan Cilawu, itu kehilangan lima anggota keluarganya saat air bah datang.

Dugaan korupsi

Polda Jabar menyatakan kerusakan lingkungan di hulu Sungai Cimanuk terjadi di empat titik, yakni di wilayah Gunung Papandayan, perkebunan teh di wilayah Pama-getan yang terletak di Cikajang, wilayah RPH Mandalagiri, dan Pasir Wangi Kecamatan Samarang (salah satu kawasan Pegunungan Darajat).

"Kami telah menerjunkan tim untuk menelusuri penyebab kerusakan lingkungan di hulu Sungai Cimanuk," kata Dir Reskrimsus Polda Jawa Barat, Kombes Ama Kliment Dwikorjanto.

Ditemukan, sejumlah fakta adanya kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar area hulu Sungai Cimanuk, mulai perusakan kehutanan, pelanggaran lingkungan, hingga dugaan korupsi. Beberapa kawasan wisata ilegal berdiri di wilayah hulu Sungai Cimanuk.

Secara terpisah, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta bupati dan wali kota di lokasi rawan bencana seperti Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, Kudus, Jepara, dan Pati selalu bersiaga.

Dalam kondisi ini, ia meminta agar pemkab/pemkot menerbitkan acuan penanggulangan darurat seperti lajur evakuasi atau aplikasi kebencanaan yang dapat dibaca warga.

Meski berada di wilayah rawan bencana, Gubernur Sumsel, Alex Noerdin mengaku belum memerlukan alat pendeteksi bencana. "Belum ada. Dan memang kita belum memerlukan ini. Harapan kita, semoga tidak lagi terjadi bencana di daerah tersebut," tukasnya.

Berbeda dengan Sumsel, BPBD Kabupaten Jombang, Jatim, memasang alat pendeteksi banjir diletakkan di Dam Sungai Ngrimbi, Kecamatan Bareng dan Sungai Rejoagung, Kecamatan Ngoro. Adapun alat deteksi tanah longsor diletakkan di kawasan perbukitan Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam.

"Ketika kondisi darurat, semisal debit air di atas ambang batas atau pergerakan tanah, alat tersebut secara otomatis mengirim pesan," ujar Kepala BPBD Jombang, Nur Huda. (RF/HT/DW/ES/FL/YK/WJ/BB/Ant/N-4)