Investor Asing Berminat Bangun Bandara

INVESTOR dari Amerika Serikat dan Tiongkok tertarik membangun bandara termegah di Indonesia, tepatnya di Boyolali, Jawa Tengah.

Nilai investasi yang ditanam di kabupaten itu untuk membangun bandara sebesar Rp42 triliun.

Bupati Boyolali, Seno Samudera menjelaskan jika pemerintah pusat menyetujui, perwujudan bandara baru itu nantinya bisa menjadi bagian pengembangan Bandara internasional Adi Sumarmo.

"Bisa juga berdiri sendiri sebagai bandara supermegah," kata Seno Samudera kepada Media Indonesia, kemarin.

Ada tiga lokasi yang sudah dipersiapkan Pemkab Boyolali untuk pembangunan bandara tersebut.

"Tinggal cari yang sesuai keinginan investor dari Amerika atau Tiongkok."

Para investor dijanjikan bertemu Presiden Jokowi pada 29 Oktober di Boyolali, berbarengan dengan Hari Pangan Sedunia yang dipusatkan di situ.

Rintisan untuk mewujudkan bandara komersial ini sudah dilakukan setahun silam, saat investor dari Tiongkok yang tergabung dalam Asia Pacific Cooperation and Development Committee (APCD) datang ke Surakarta.

Pemkab Boyolali pun sudah menekan MoU dengan Direktur APCD, Ma Yunqing.

Dari Sulawesi Utara, Kementerian Pekerjaan Umum saat ini sedang menyelesaikan pembayaran ganti rugi lahan jalan Tol Manado-Bitung tahap II, dari titik kilometer 7 hingga kilometer 14.

Tahun ini dana yang dikucurkan pemerintah pusat untuk merampungkan 7 km jalan tol itu sebesar Rp1,7 triliun.

"Dana Rp1,7 triliun ini sudah termasuk pekerjaan fisik, " kata Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional XV, Atyanto Busono seusai mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR di Manado, kemarin.

Dana hibah

Masih terkait dengan pembangunan infrastruktur, pemerintah pusat bersama daerah berupaya mengurangi kawasan kumuh di berbagai wilayah.

Salah satunya di Sumatra Selatan.

Berdasarkan data dari Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, saat ini di Kota Palembang tercatat ada 2.581,84 hektare kawasan kumuh yang sebagian berada di Sungai Musi.

Kawasan kumuh lainnya juga terdapat di enam kabupaten.

"Secara nasional kawasan kumuh ada 38.431 hektare. Kami terus berupaya mengurangi kawasan kumuh secara sinergis bermitra dengan pemerintah daerah masing-masing," ucap Dodi Krispratmadi, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU-Pera di Palembang.

Selain kawasan kumuh, Pemprov Palembang mendapat bantuan hibah dari Australia, dalam mengelola air limbah domestik sebesar Rp1 triliun.

Pada bagian lain, Gubernur Bali Made Mangku Pastika akan menurunkan 1.000 aparatur sipil negara, untuk mengecek ke lapangan terkait dengan pembangunan program fisik yang menggunakan dana hibah.

Mereka akan ditugaskan mengawal 500 program fisik yang belum tuntas.

(VL/DW/RS/N-3)