EWS Rusak dan tidak Terpakai

SEBAGIAN besar alat pendeteksi bencana atau early warning system (EWS) tidak bisa diandalkan.

Bahkan, EWS yang merupakan bantuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diberikan pada 2011 berada dalam kondisi rusak dan telantar di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Kepala Pelaksana Harian (PLH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung, Agus Sudaryono, menyebutkan 31 EWS terpasang di tujuh kecamatan.

Dari jumlah itu, tiga EWS merupakan peralatan canggih yang dipasang Kementerian ESDM di Desa Banaran, Kecamatan Gemawang, pada 2011, untuk mendeteksi potensi tanah longsor di daerah itu.

"Saat ini kondisi tiga EWS itu sudah rusak karena masyarakat setempat kurang bisa merawatnya dengan baik sehingga kurang berfungsi. Terkait kerusakan ini, kami telah menyurati Kementerian ESDM, tapi hingga kini belum ada jawaban dan tindak lanjut apa-apa," ungkap Agus, kemarin.

Sisanya, 28 EWS terpasang di enam kecamatan yang rawan banjir dan longsor.

Peralatan itu dibuat secara sederhana oleh mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM), yang bekerja sama dengan Pemkab Temanggung.

"Namun, hanya tiga unit yang lumayan bisa digunakan untuk mendeteksi volume air dan gerakan tanah. Hanya tiga itu. Lainnya kurang bisa diandalkan," ujar Agus tanpa merinci lebih jauh penyebabnya.

Saat ini sejumlah wilayah di Temanggung menjadi langganan banjir dan tanah longsor.

Yang terbaru, tanah longsor melanda Dusun Lamuk, Kecamatan Kaloran, Minggu (2/10) malam.

Hingga saat ini Kabupaten Klaten, Jateng, tercatat sebagai daerah rawan bencana yang belum memiliki EWS.

EWS baru ada di Taman Nasional Gunung Merapi.

"Kalau Pemkab Klaten belum ada," kata Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Klaten, Budi Prasetyo.

Menurutnya, alat itu baru dianggarkan pada 2017.

Ketiadaan EWS juga dialami Kabupaten Karawang, Jabar.

Hingga saat ini pendeteksian dini banjir masih dilakukan secara manual dengan penghitungan tinggi muka air di tiga titik, yakni TMA Walahar, Kedunggede, dan Syphon Cibeet.

Sementara itu, untuk wilayah rawan longsor, Asip menyebutkan pihaknya sama sekali belum memiliki alat itu.

Penataan ruang

Penataan ruang berbasis geologi sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi bencana alam, khususnya di kawasan permukiman penduduk di Kabupaten Sukabumi, Jabar.

"Kalau tidak, sulit menghindari terjadinya kerusakan bangunan ketika terjadi bencana alam, misalnya, pergerakan tanah," terang Kepala Bidang Air Tanah dan Geologi Lingkungan Dinas Pengelolaan ESDM Kabupaten Sukabumi, Agus Permana.

Terlebih, tingkat kerawanan kebencanaan di wilayah itu berada di peringkat ke-6 di Indonesia dan ke-3 di Jabar.

Berdasarkan kajian Dinas ESDM, hampir 90% wilayah di Kabupaten Sukabumi rawan terhadap pergerakan tanah.

"Sejauh ini, masyarakat masih sembarangan ketika membangun rumah tanpa memperhatikan kondisi geografis," jelas Agus.

(JS/CS/BB/N-4)