Warga Terima Ganti Rugi Lahan Tol Manado-Bitung

KEMENTERIAN Pekerjaan Umun saat ini sedang menyelesaikan pembayaran ganti rugi lahan jalan tol Manado-Bitung, Sulawesi Utara (Sulut), tahap ke II dari titik kilometer 7 hingga kilometer 14.

Tahun ini dana dikucurkan pemerintah pusat untuk merampungkan 7 kilometer tersebut sejumlah R1,7 triliun.

"Rp1,7, triliun itu sudah termasuk pekerjaan fisik, tentu diharapkan pekerjaannya dapat teralisasi sesuai dengan program. Sekarang ini pembayaran pembebasan lahan 7 kilometer tersebut sedang dilakukan," kata Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional XV, Atyanto Busono, usai mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Manado, hari ini.

Menurut Atyano, Komisi V DPR RI juga telah meninjau langsung lokasi pembangunan jalan Tol Manado-Bitung, dan memberikan dukungan, agar proyek ini dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

"Untukdana proyek jalan tol Manado-Bitung, tidak ada pemotongan daripemerintah pusat. Komisi V DPR RI sewaktu berkunjung berharappekerjaannya lancar, begitu pula dengan pembayaraan ganti rugi lahan warga," jelasnya.

Atyanto mengatakan, nilai pembayaran ganti rugi lahan ke warga pemilik lahan bervariasi sesuai dengan luas lahan yang telah kesepakatan bersama antara tim pembebasan lahan yang dibentuk pemerintah dan warga pemilik lahan.

"Tugas Kementerian Pekerjaan Umum Balai Jalan Nasional XV membayar sesuai dengan hasil kesepakatan itu. Sampai saat ini proses pembayaraannya lancar, tentu diharapkan tahun ini bisa dituntaskan," ujarnya.

Dia menjelaskan, total dana yang telah dikucurkan buat pembangunan jalantol Manado-Bitung hingga saat ini sejumlah Rp2,9 triliun, yang dianggarnkan melalui APBN 2016 juga dana pendamping loan.
Rinciannya, kilometer 0-7 anggaran fisik Rp1,2 triliun dan kilometer 7-14 menelan anggaran sejumlah Rp1,7 triliun dikerjakan 2016,

Dikatakan, panjang jalan Tol Manado-Bitung 39 km, dan lebar 40 meter. Terbukanya ruas jalan tol ini yang melewati wilayah Kabupaten Minahasa Utara, selain menanggulangi kepadatan arus lalu lintas Manado-Bitung sekarang, juga menunjang program pemerintah pusat yang menetapkan Kota Bitung sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK).

"Jalan tol ini menjadi jalur alternatif. Sebab, kondisi arus lalu lintas di ruas jalan Manado-Bitung yang ada sekarang sangat padat, tidak sebading dengan jumlah kendaraan yang melintasi jalur tersebut," ujar Atyanto.

Atyanto menyatakan optimistis, 2016 tol Manado-Bitung sepanjang 14 km terealisasi. Alasannya, pembebasan lahan dari titik 0-7 km sudah 94 persen, dan pembasan lahan dari titik 7-14 km sedang berlangsung mencapai 28 persen.

"Pembangunan fisik tahap pertama sepanjang 950 meter telah selesai yang dibiayai dengan dana APBN 2014 sejumlah Rp 67miliar. Nah, tahun 2016 ini kita akan menyelsaikan 14 km dari total panjang jalan tol 39 km yang harus dikerjakan," jelasnya.

Khusus dana pembebasan lahan, lanjut Atyanto, Kementerian Pekerjaan Umum tahun ini mengalokasikan dana Rp800 miliar untuk sepanjang 39 km melalui lembaga badan usaha jalan tol. Tentu diharapkan, masyarakat dan pemerintah daerah membantu memotivasi warga pemilik lahan agar pembebasan lahan tuntas 2016.(OL-5)