Penjualan Tanah Kas Desa Sleman Diselidiki

PEMERINTAH Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, siap menelusuri dugaan penjualan tanah kas desa di beberapa desa di wilayah setempat.

Sekda Kabupaten Sleman, Iswoyo Hadiwarno, mengatakan penelusuran itu nantinya akan melibatkan jajaran pejabat kecamatan dan desa.

"Kami akan melakukan penelusuran terkait dengan dugaan penjualan tanah kas desa. Penelusuran melibatkan kecamatan maupun desa sebelum menentukan langkah selanjutnya," jelas Iswoyo, kemarin.

Langkah penelusuran itu, menurut Iswoyo, akan dilakukan setelah Pemprov DIY membentuk tim ad hoc guna meneliti dugaan jual beli tanah kasa desa.

Saat ini tanah itu digunakan sebagai permukiman warga korban erupsi Gunung Merapi, baik korban erupsi pada 2010 maupun tahun-tahun sebelumnya.

Iswoyo menjelaskan penjualan tanah kas desa itu dilakukan ahli waris penerima yang berada di Dusun Bokesan, Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak; Dusun Pelem, Desa Girikerto, Kecamatan Turi; dan Dusun Sudimoro, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem.

"Apakah nantinya perlu membentuk tim ad hoc atau tidak, kami akan telusuri dulu, termasuk meminta klarifikasi dari kecamatan dan desa," imbuhnya.

Sebaliknya, Pemerintah Desa (Pemdes) Sindumartani, Ngemplak, Girikerto Turi, dan Purwobinangun membantah adanya jual beli lahan relokasi bekas erupsi Merapi.

Pemdes menegaskan sampai saat ini tanah di tiga desa itu masih berstatus kas desa.

Kepala Desa Sindumartani Ngemplak, Midiono, mengatakan sampai saat ini keluarga korban erupsi Merapi 1965 di Dusun Bokesan masih mendiami tanah kas desa.

Luas lahan yang digunakan sekitar 1 hektare.

"Mereka hidup di wilayah tersebut turun-temurun, di atas tanah kas desa. Jumlahnya sekitar 20 sampai 23 kepala keluarga. Itu sampai sekarang masih tanah kas desa," kata Midiono.

Menurut dia, sejak dahulu desa itu dialiri dua sungai.

Di antara dua sungai tersebut, terdapat Dusun Pulerejo yang dihuni sejumlah warga.

Dusun itu hanyut terbawa banjir lahar dingin saat erupsi Merapi 1965.

Pada kesempatan sama, Kepala Desa Purwobinangun Pakem, Heri Suasana, menambahkan tidak ada praktik jual beli tanah kas desa.

Saat erupsi Merapi 1994, banyak warga kehilangan tempat tinggal.

"Mereka kemudian direlokasi di Dusun Sudimoro. Warga pertama yang menempati bangunan itu banyak yang meninggal dunia. Saat ini yang menempati rumah mereka ya anak cucu," imbuhnya.

Dia menegaskan tidak mudah memperjualbelikan tanah kas desa karena harus melalui desa.

"Status tanah masih milik desa. Jadi, informasi Pemda DIY tidak benar," ujarnya.

Sementara itu, tanah kas desa di Desa Girikerto Turi dihuni korban erupsi Merapi 1992.

"Statusnya masih tanah milik desa," tegas Kepala Desa Girikerto Turi, Sumaryanto.

Lahan bandara

Di Kalimantan Selatan, sekitar 30 pemilik lahan yang terkena proyek pengembangan Bandara Syamsuddin Noor berunjuk rasa menentang penetapan ganti rugi lahan yang ditetapkan pemerintah, kemarin.

Mereka berunjuk rasa dan berorasi di Bundaran Kamaratih, depan Bandara Syamsuddin Noor, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Pemerintah daerah telah menetapkan harga ganti rugi tanah Rp225 ribu-Rp255 ribu per meter, padahal harga pasaran tanah di wilayah itu sudah naik.

Dalam kesempatan terpisah, General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Syamsuddin Noor, Handy Heryudhitiawan, mengakui penolakan warga terkait dengan ganti rugi lahan.

Namun, kasus itu sudah diselesaikan melalui keputusan konsinyasi dari pengadilan.

"Ada 50 keluarga yang belum pindah meski ganti rugi sudah dilakukan," ujarnya.

(DY/DW/N-3)