Regulasi Hambat Hilirisasi Hasil Penelitian

PENELITI dari perguruan tinggi diharapkan menghasilkan penelitian yang aplikatif, baik untuk dunia industri maupun masyarakat. Ironisnya saat ini terdapat sejumlah regulasi yang justru menghambat hal itu.

Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Jumain Appe mengungkapkan hal itu dalam Workshop Pemetaan Technology Readiness Level dan Spin Off Hasil Penelitian dan Pengabdian Universitas Sebelas Maret (UNS) di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (26/9).

"Contohnya pertanian. Varietas baru hasil penelitian tidak bisa diedarkan kalau belum mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Pertanian," katanya.

Persoalannya, untuk mendapatkan sertifikasi itu proses yang harus dilalui sangat panjang. Sementara di sisi lain masyarakat sudah sangat membutuhkan varietas baru tersebut supaya produksi gabah mereka meningkat.

Produksi gabah petani saat ini rata-rata 6-7 ton per hektare. Jumlah itu kalah jauh dibandingkan dengan Thailand yang mencapai 12 ton per hektare.

Peneliti Indonesia sebetulnya sudah menemukan varietas baru dengat tingkat produktivitas seperti itu. Tetapi, belum bisa diedarkan karena belum melewati proses sertifikasi di Kementerian Pertanian.

"Kondisi yang sama juga dialami oleh para peneliti di bidang-bidang yang lain. Ini kalau tidak segera ditangani, peneliti bisa frustasi," tegas Jumain.

Terlepas dari persoalan regulasi itu, Jumain mengakui hasil penelitian yang ada saat ini masih sedikit yang bersifat aplikatif. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan dari 900 lebih hasil penelitian dan pengembangan hanya 3%-7% yang masuk kategori bisa dimanfaatkan oleh industri. Sisanya baru sebatas percobaan dalam skala kecil.

Penyebabnya, kelembagaan yang masih lemah serta fasilitas pendukung yang belum memadai. Ia mencontohkan laboratorium, saat ini sebagian besar laboratorium yang tersedia belum berstandar industri. Oleh karena itulah, kedepan perlu kolaborasi antara perguruan tinggi, peneliti dan industri.

"Inilah yang sekarang sedang didorong. Termasuk adanya kelonggaran bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dosen untuk melakukan penelitian di industri," katanya.

Kepala Badan Pengelola Usaha (BPU) UNS, Eddy Triharyanto yang tampil sebagai pembicara kedua menyatakan, perguruan tinggi sudah saatnya untuk mengambil peran dalam hilirisasi hasil riset. UNS sendiri telah merintis upaya itu dengan membentuk BPU.

Badan tersebut berperan memfasilitasi dan melakukan pemasaran hasil riset yang telah siap dikomersialisasikan. BPU juga berperan melakukan pemasaran produk hasil riset, hasil pengabdian dan hasil binaan di dalam dan luar negeri.

"UNS sudah memiliki inkubator bisnis berfungsi untuk memantapkan hasil-hasil riset hingga layak dikomersialisasikan. Saat ini sudah ada tiga hasil riset yang telah siap dihilirisasi. Yaitu, ikan sidat, baterai litium, dan mobil listrik nasional (molina)," kata Eddy.(OL-4)