Daerah Utamakan DAK untuk Membangun Infrastruktur

SEJUMLAH daerah telah menggunakan dana dari pemerintah pusat untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Di Kota Cirebon, sebagaimana diutarakan Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Iing Daiman, dari dana alokasi khusus (DAK) murni sebesar Rp44 miliar diproyeksikan untuk pembuatan dan perbaikan jalan, juga pembenahan sarana kesehatan dan lingkungan hidup.

"Dana perbaikan jalan dibagi ke dalam tiga paket, yaitu untuk Kecamatan Harjamukti, Kecamatan Kejaksan dan Lemahwungkuk, serta Kecamatan Kesambi. Adapun Rp1,8 miliar DAK tambahan untuk membangun pasar. Kini, sudah masuk proses lelang," kata Iing.

Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis mengakui pihaknya mendahulukan penyerapan dana untuk proyek infrastruktur. Oleh karena itu, dia menekankan para kepala dinas, pejabat pengguna anggaran, dan pejabat pembuat komitmen agar tidak menunda-nunda pekerjaan proyek yang telah direncanakan.

Demikian halnya dengan Pemerintah Kota Surakarta yang menggunakan dana APBD untuk memperbaiki drainase yang mengalami kerusakan guna mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan.

Kabid Drainase Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta Arif Nurhani mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk pemulihan fungsi drainase sekitar Rp40 miliar, lalu dipangkas menjadi Rp5 miliar. "Kami mendahulukan drainase yang kondisinya sudah parah, seperti di Jl Sabang, Jl Kyai Mojo, Bonoroto, Jl Letjen Sutoyo, dan kawasan Tipes," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri membentuk tim untuk memantau penyerapan anggaran di seluruh daerah. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan hingga kini penyerapan anggaran di daerah-daerah bervariasi, mulai 20% sampai 50%.

"Semua kepala daerah sudah bertekad di akhir semester II minimal 50%-60%. Kalau ada daerah tidak bisa mempertanggungjawabkan, kami minta Menkeu memotong DAK daerah bersangkutan pada tahun depan," tegas Tjahjo.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan, pada 2016 pemerintah akan membatasi dana perimbangan bagi daerah yang tahun ini rendah serapan anggarannya. "Atau ditukar ke dalam bentuk surat berharga negara.(UL/FR/BB/Arv/*/X-4)