Benahi Daerah Aliran Sungai di Garut

INDONESIA memiliki 12 ribu daerah aliran sungai (DAS) dengan total luas 189 juta Ha. Dari luas itu, terdapat 24,3 juta hektare lahan kritis.

Pemerintah, lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), menyatakan terdapat 108 DAS kritis yang harus direvitalisasi, sedangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, pemerintah menargetkan revitalisasi 15 DAS di Indonesia.

Revitalisasi tersebut tertuang dalam Rancangan Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST) yang melibatkan pihak, seperti pemerintah daerah (pemda), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, dan Kementerian LHK.

Pengelolaan DAS menjadi prioritas agar bencana yang terjadi di Garut, Jawa Barat, yang disebabkan rusaknya DAS Cimanuk tidak terulang.

“Di (DAS) Cimanuk, RPDAST itu sudah terbentuk sejak 2010, bahkan sudah ditandatangani bupati waktu itu,” terang Dirjen Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Kementerian LHK Hilman Nugroho saat ditemui di Jakarta, baru-baru ini.

Dikatakan Hilman, pengelolaan DAS tidak dapat dijalankan hanya oleh satu kementerian/lembaga. Ia meminta kerja sama dari seluruh pihak.

Pada DAS Cimanuk, salah kelola terjadi pada kawasan hutan lindung dan konservasi yang sebagian lahannya dikonversi menjadi lahan pertanian kering. Dari 10,4 ribu hektare wilayah hutan lindung di sub-DAS Cimanuk, 45,97% telah dijadikan lokasi aktivitas pertanian. Untuk hutan konservasi, aktivitas pertanian telah menyentuh 22,6% dari 8,07 hektare kawasan.

“Tidak bisa kita membuat warga langsung pindah, harus dilakukan penanaman pohon dan pertanian dalam bentuk agroforestry,” tambah Hilman.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan saat ini ketahanan budaya yang harusnya mempertahankan hutan sudah mulai bergeser karena faktor ekonomi banyak masyarakat yang mengubah hutan menjadi perkebunan atau bangunan. Karena itulah hal-hal seperti yang terjadi di Garut bisa terjadi.

“Bukan hanya Garut, saat ini hampir semua daerah aliran sungai di Jawa Barat berpotensi longsor dan banjir,” ungkap Dedi.

Koordinator Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Kabupaten Garut, Tia Kurniawan, memaparkan kerusakan hutan sebagai penyebab utama banjir bandang di Kabupaten Garut dilaporkan karena lahan di hutan lindung yang memiliki kemiringan 30-90 derajat itu telah beralih fungsi menjadi sumber penghasilan masyarakat.

Namun, pengelolaan oleh Perhutani, masih menurut Tia Kurniawan, tidak bisa dikendalikan. Akibatnya, hulu puncak Sae di aliran Sungai Cikamiri tertutup oleh tanah di atas tebing yang telah ditanami sayuran. Tanah yang dikelola dengan cara pengolahan lahan itu lantas longsor saat hujan deras.

Di lain sisi, Pangdivif 1 Kostrad Mayjen TNI AM Putranto,S.Sos, kemarin, dilaporkan mengunjungi Posko Banjir Bandang Kostrad di Lapang Paris, Jalan Pembangunan, RS. dr Slamet, Kabupaten Garut.

Kunjungan Pangdivif 1 Kostrad, dikatakan untuk melihat langsung kondisi pasca banjir. Juga dalam rangka memotivasi anggota yang membantu evakuasi korban. Pangdivif 1 juga meninjau lokasi banjir di Lapang Paris dan Cimacan serta dapur lapangan yang dikelola Yonif Raider 303 Kostrad dan Batalyon Zipur 9 Kostrad. (Pro/AD/RO/X-6)