Pengamat Sebut Penanganan Geng Motor Harus Represif

SETIAP pelaku begal, termasuk geng motor, harus dituntut hukuman mati. Tindakan mereka sudah terencana dan sudah merugikan banyak orang.

Pernyataan itu diungkapkan ahli Psikologi Forensik, Reza Indragiri, saat memberikan materi pada talkshow 'Strategi Penanggulangan Geng Motor Sebagai Bentuk Perilaku Menyimpang', di Cirebon, Jawa Barat, Selasa (20/9).

"Pembegalan (geng motor) bukan kejahatan spontan," kata Reza.

Kejahatan jenis ini, menurut Reza, sudah menjadi tren, bahkan sudah meresahkan dan sangat terencana. Ini bisa terbukti dengan dibawanya sejumlah senjata tajam dan mengganggu pengguna jalan di sepanjang jalan yang mereka lalui.

Karenanya, kata dia, penanganannya pun harus represif. "Maksimal hukumannya, hukuman mati," tandas Reza.

Pihak kepolisian pun diminta untuk menjerat pelaku geng motor dengan pasal berlapis, sehingga kecil kemungkinan mereka lolos dari hukuman. "Itu untuk pelaku dewasa," katanya.

Sedangkan untuk pelaku anak di bawah umur, polisi pun diminta untuk juga memberikan hukuman sosial terhadap orangtuanya. Jika ada anak yang terlibat geng motor dan terjerat kasus hukum, orangtua mereka pun harus dipanggil untuk ikut diperiksa.

Menurut Reza, mereka harus konsisten dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah diterapkan saat ini. Jika ada anak yang terlibat kasus hukum, sanksi sosial yang harus dikedepankan.

Sementara itu, pemerhati anak Seto Mulyadi mengungkapkan, jika manusia, termasuk seorang anak, memiliki naluri agresivitas, naluri ini bisa membuat dirinya berprestasi.

"Jika disalurkan secara positif, tapi juga bisa membuat dirinya melakukan tindakan negatif seperti melukai, menyiksa, bahkan hingga membunuh," kata pria yang akrab disapa Kak Seto.

Menurut dia, kekerasan secara tidak sengaja sebenarnya sudah ditanamkan sejak dini kepada anak oleh keluarga. Karenanya, lanjut Kak Seto, pihaknya terus berupaya untuk mengampanyekan setop kekerasan terhadap anak.

Seto pun mendorong dibentuknya Satgas Perlindungan Anak di tiap lingkungan RT, RW, maupun sekolah. Karena saat ini, menurut dia, satgas tersebut baru ada di Tangerang Selatan dan Bengkulu.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Raden Iman Raharjanto, mengungkapkan, kejahatan yang dilakukan geng motor di wilayah hukum Jabar cukup tinggi.

"Sejak Januari (2016) lalu, setidaknya ada 50 kasus kejahatan akibat geng motor yang terjadi di Jawa Barat," kata Iman.

Kasus paling banyak terjadi kejahatan yang dilakukan geng motor tersebar di Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, dan Indramayu.

"Sekitar 50% pelaku kejahatan geng motor diketahui berstatus pelajar," kata Iman. (OL-4)