Blangko KTP-E Kosong Rugikan Warga

KETERSEDIAAN blangko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) masih menjadi masalah. Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, misalnya, warga yang sudah melakukan perekaman KTP-E mencapai 43 ribu orang.

"Jumlah itu tidak seimbang dengan jatah blangko yang kami terima pekan ini, 1.500 lembar. Bulan lalu saja, dari total 27 ribu warga yang sudah melakukan perekaman, kami hanya bisa mencetak KTP-E untuk 16 ribu warga," papar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, Darsani, kemarin.

Untuk sementara, lanjut dia, warga yang belum memiliki KTP-E dibekali surat keterangan sementara, yang bisa digunakan untuk keperluan mereka. Kepada warga, petugas juga tidak bisa menjanjikan KTP-E mereka bisa dicetak.

Darsani juga mengaku pesimistis semua warga yang berhak memiliki KTP-E di Garut bisa mengantonginya sesuai dengan target, akhir September. "Tergantung pemerintah pusat. Garut masih membutuhkan sekitar 60 ribu blangko KTP-E," jelasnya.

Kekosongan blangko KTP-E juga sangat merugikan warga. Seperti warga pelosok di Kecamatan Pamulihan, misalnya, mereka harus datang ke kantor kecamatan yang membutuhkan waktu 3 jam. "Kasihan mereka tidak langsung bisa mengantongi KTP-E karena blangkonya terbatas," tutur Darsani.

Kondisi serupa terjadi di Bangka Tengah, Bangka Belitung. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah menerima 3.000 blangko dari Kementerian Dalam Negeri.

"Kami perkirakan blangko akan habis dalam waktu dua bulan. Animo warga untuk membuat KTP-E sangat tinggi, mencapai 150 orang per hari," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangka Tengah, Fottor.

Pihaknya sudah mengirim surat permohonan untuk blangko baru. "Sebanyak 3.000 blangko itu sudah pasti tidak cukup karena masih banyak warga yang belum punya KTP-E," tandas Fottor.

Masalah lain terjadi di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Sampai saat ini jumlah warga yang belum melakukan perekaman KTP-E mencapai 68.913.

"Cakupan perekaman KTP-E di Bondowoso masih rendah, baru mencapai 30% dari total 98.447 penduduk yang belum mengantongi KTP-E," kata Mutholib, Kepala Dinas.

Untuk mengejar target, pihaknya membuka layanan perekaman KTP-E selama 24 jam. Selain itu, pada hari kerja, petugas perekaman akan berkeliling ke beberapa desa.(AD/RF/FL/Ant/N-2)