Dua Ormas Kepemudaan Jaga Kantor Gubernur Sulsel

SEJUMLAH organisasi kemasyarakatan (ormas) mengamankan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (16/9), sebagai buntut demonstrasi massa Forum Masyarakat Adat Sulsel sehari sebelumnya ke gedung tersebut.

Sebanyak 300 anggota ormas dari Bodyguard Hasanuddin Perkasa bersiap mengamankan Kantor Gubernur Sulsel. Selain itu ada juga anggota Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan (FKPPI) Sulsel.

Jika anggota Bodyguard Hasanuddin Perkasa berjaga tepat di depan pintu masuk lobi Kantor Gubernur Sulsel, anggota FKPPI terlihat menyebar berjaga mengelilingi kantor dan gedung sehingga terkesan menggantikan sugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk berjaga di sana.

Presiden Bodyguard Hasanuddin Perkasa Syakir Dg Rappung mengatakan, saat ini pihaknya hanya membawa anggotanya 50 orang. "Ini dilakukan sebagai bentuk pengamanan terhadap Kantor Gubernur yang merupakan pusat pemerintahan," katanya.

Sementara Komandan Satgas FKPPI Sulsel Yubar Abbas mengaku pihaknya membawa dua pleton atau sekitar 200 orang personel FKPPI Sulsel untuk berjaga di sana. Bahkan ia mengatakan sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan Satpol PP.

"Ada massa datang tidak bisa kita larang demo, selama tidak anarkis. Namun, jika masuk ke halaman kantor, berhadapan dengan kita. Kalau mau orasi di luar saja," tegas Yubar.

Namun, ada sedikit perbedaan pendapat antara Yubar dan Wakil Ketua FKPPI Sulsel Suwandi Mahendra. Yubar mengatakan keberadaan ormasnya di sana atas instruksi Syahrul Yasin Limpo sebagai Ketua FKPPI Sulsel. Namun, Suwandi membantah. Kehadiran mereka, kata dia, hanya bentuk solidaritas kepada ketuanya.

"Bukan pengawalan, hanya memantau keadaan. Kemarin kan sempat ada kejadian di sini, jadi kami hadir sebagai rasa solidaritas saja," kata Suwandi.

Memang, sehari sebelumnya, sedikitnya 100 gabungan mahasiswa dan warga Gowa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Adat Sulsel berunjuk rasa dan masuk ke halaman Kantor Gubernur. Mereka menuntut penyelesaian konflik antara pihak Kerajaan Gowa dan Pemkab Gowa oleh pihak Pemprov Sulsel.

Konflik antara pihak Kerajaan Gowa dan Pemkab Gowa dipicu oleh pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lembaga Adat Daerah (LAD), yang salah satu pointnya Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo sebagai Ketua LAD menjalankan fungsi sebagai Sombayya ri Gowa. (OL-5)