Efisiensi,Indramayu Bisa Hemat Rp78 Miliar

PEMERINTAH Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berencana memangkas alokasi bujet infrastruktur guna menyiasati turunnya dana alokasi khusus (DAK) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2016.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu, Ahmad Bahtiar, kemarin.

Awalnya, DAK Kabupaten Indramayu ialah sekitar Rp622 miliar, tapi turun menjadi Rp456,5 miliar atau berkurang sekitar Rp165,4 miliar (26,6%).

"Pembangunan infrastruktur di sejumlah bidang terpaksa dikurangi. Pengurangan akan dilakukan di sejumlah unit kerja," kata Bahtiar.

Selain itu, upaya penghematan juga dilakukan sesuai dengan instruksi bupati kepada semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Indramayu.

Kegiatan yang bersifat fisik, tidak menyentuh pelayanan publik secara langsung, dan hingga kini belum dilelang diminta ditunda.

Begitu juga rapat yang tidak terlalu mendesak.

SKPD pun harus melakukan penghematan di internal kantor, seperti penggunaan listrik dan ledeng.

Berdasarkan hitungan sementara, rencana pemangkasan anggaran dan efisiensi hingga Desember 2016 mendatang bisa menghemat anggaran sekitar Rp78 miliar.

Ketua DPRD Indramayu, Taufik Hidayat, mengatakan pemangkasan dana pembangunan infrastruktur dilakukan pada proyek yang dinilai tidak mendesak.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur yang menyangkut akses ekonomi masyarakat akan tetap diutamakan.

Meski DAK mengalami penurunan, dana alokasi umum (DAU) Kabupaten Indramayu tidak mengalami menyusut, yakni Rp1,39 triliun.

Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, membatalkan sejumlah pelatihan peningkatan produktivitas usaha kelompok pengolahan hasil perikanan guna merespons penundaan pencairan DAU.

Imbasnya, menurut Kabid Bina Usaha Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Bantul, Nanang Dwi Atmoko, anggaran DKP Bantul yang terpangkas sekitar Rp220 juta dari total Rp800 juta.

Selain pelatihan, kegiatan temu usaha para pelaku bidang perikanan serta kegiatan pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan juga ditunda.

"Kemudian lomba kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) dan sosialisasi perizinan usaha dan fasilitasi kelompok kami cancel."

Pemangkasan DAU dialami 169 daerah.

Selain DAU, pemerintah pusat juga menunda alokasi DAK fisik sebesar Rp6 triliun dan DAK nonfisik sejumlah Rp23,8 triliun. (UL/AU/N-4)