Kapal Perintis Rusak, Warga Perbatasan Terancam Kelaparan

DUA kapal perintis milik PT Pelni rusak, akibatnya pelayanan warga di wilayah Kepulauan Sulawesi Utara (Sulut), terabaikan. Kondisi itu selain sulit mewujudkan program nawa cita, warga di pulau terluar terancam kelaparan, karena minimnya suplai kebutuhan pokok..

"Saya sudah menyurati PT Pelni tentang masalah ini. Sebab, menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup warga di tiga Kabupaten Kepualauan, yakni Talaud, Sitaro, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe," kata Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Utara Joy Oroh di Manado, Senin (12/9).

Menurut dia, sejak tangggung jawab pelayaran kapal perintis melayani warga di kepulauan diberikan ke PT Pelni, khusus di wilayah Sulawesi Utara pengoperasiannya belum maksimal, sehingga pelayanan terhadap warga terabaikan.

"Mestinya sesuai aturan bila ada kapal perintis yang rusak atau sementara diperbaiki di galangan kapal Industri Kapal Indonesia Bitung, PT Pelni yang diberikan tanggung jawab menyiapkan kapal pengganti agar pelayanan di pulau-pulau bisa terlayani," tegasnya.

Oroh mengatakan tidak memersoalkan penanganan kapal perintis itu diserahkan ke PT Pelni, sebab sesuai aturannya begitu. Tetapi, kalau sampai dua kapal perintis tidak beroperasi dengan alasan rusak sementara diperbaiki, bagamana dengan keberadaan hidup warga perbatasan?

"Dengan kondisi seperti ini program pemerintah pusat nawa cita bagaimana mengembangkan potensi ekonomi warga di kepulauan, di Sulawesi Utara? Pasti, terhambat. Padahal, setiap tahun, anggaran miliaran rupiah membiayai pengoperasian setiap satu kapal perintis," ujarnya.

Sementara itu, Budi Wibowo, Bidang Operasi PT Pelni Bitung yang dihubungi terpisah saat dikorfimasikan membenarkan dua kapal perintis rusak sementara dalam perbaikan di galangan Industri Kapal Indonesia Bitung.

"Dua kapal perintis yang sedang dalam perbaikan yakni KM Berkat Taloda dan KM Sabuk Nusantara 51. Sedangkan dua kapal perintis lainnya KM Maliku Nusa dan KM Sabuk Nusantara 38 rutin beroperasi melayani pelayaran di peraiaran wilayah kepulauan Sulawesi Utara," jelasnya.

Dia juga mengakui, setiap pengoperasian satu kapal perintis dibiayai pemerintah pusat.

"Berapa nilainya setiap kapal, saya mau lihat SOP-nya dulu. Sebab, setiap kapal nilainya beda-beda. PT Pelni tetap melayani warga kepulauan sesuai jadwal pelayaran," kilahnya. (OL-3)