Tunjangan Guru Dibayar Pakai Silpa

DINAS Pendidikan (Disdik) Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), memastikan tetap membayarkan tunjangan profesi guru (TPG) meski pemerintah pusat menghentikan penyaluran TPG pada triwulan IV. Nantinya, TPG pada triwulan IV yang diperkirakan lebih dari Rp80 miliar bakal bakal dibayar dengan dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) TPG 2015.

Kepala Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK) Dindik Banyumas Takdir Widagdo, kemarin (Senin, 5/9), memastikan guru di Banyumas tidak usah khawatir. "Dananya memang cukup besar, tapi alokasi untuk TPG Triwulan VI masih ada. Nantinya akan diambilkan dari Silpa 2015," jelasnya.

Menurutnya, Disdik Banyumas masih mempunyai Silpa yang mencapai Rp134,3 miliar. Silpa tersebut terjadi lantaran ada guru yang telah memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau cuti sehingga tidak seluruh anggaran terserap. Silpa tersebut berasal dari anggaran 2015 dan penyaluran triwulan I dan II.

"Penyaluran triwulan III masih tetap dilakukan pemerintah pusat dan saat ini dalam proses," katanya.

Secara total, lanjut Takdir, Silpa 2015 ditambah dengan sisa penyaluran I dan II, dana TPG yang tersisa mencapai Rp235,1 miliar.

Ratusan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (PTT) di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, berunjuk rasa di halaman Kantor DPRD setempat meminta honor untuk 1.200 guru tidak tetap di daerah itu dinaikkkan sebesar Rp150 ribu per orang per bulan dari kisaran Rp250 ribu-Rp400 ribu per orang per bulan.

"Kami minta bisa dianggarkan pada APBD Perubahan 2016. Untuk tahun anggaran 2017 dan seterusnya, kami minta pemerintah menaikkan honor sampai setara dengan upah minimum kabupaten (UMK)," tegas koordinator lapangan aksi, Zainal Arifin, dalam pertemuan dengan pimpinan DPRD dan Wakil Bupati Wonosobo Agus Subagiyo.

Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Agus Subagiyo berjanji akan berupaya memenuhi tuntutan itu. Setidaknya, berdasarkan hasil rembug dengan jajaran Komisi D, Kepala Bappeda, dan Kabag Keuangan Setda, sebagian tuntutan itu bisa dipenuhi.

"Penaikan honor bagi guru tidak tetap maupun PTT akan diberikan pada 3 bulan terakhir 2016, yaitu Oktober, November, dan Desember, dan akan ditingkatkan lagi hingga mendekati UMK pada tahun anggaran 2017," katanya.

Kelimpungan
Sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Provinsi Sulawesi Utara mengaku kelimpungan dengan kebijakan Kementerian Keuangan yang membatalkan dana alokasi umum (DAU).

Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Jemmy Kumendong, di Manado, Sulawesi Utara, menjelaskan total DAU Sulut 2016 yang dibatalkan Kemenkeu sekitar Rp152 miliar. Dari jumlah itu, pembatalan terbesar terjadi di Dinas Pekerjaan Umum yang mencapai Rp80 miliar.

Pemotongan anggaran, lanjut dia, diberlakukan untuk kegiatan sosialisasi, perjalanan dinas, serta belanja barang dan jasa. Adapun untuk gaji pegawai, dia memastikan tidak ada potongan.

Pemangkasan juga dialami Balai Jalan Nasional XV yang membawahkan proyek jalan nasional di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Kepala Balai Jalan Nasional XV Atyanto Busono menjelaskan, dengan kebijakan itu, akan sulit merealisasikan pembangunan jalan nasional di wilayah Sulawesi Utara sepanjang 1.663 km yang semula ditetapkan Rp1,7 triliun dengan target hingga akhir tahun selesai 90%.(VL/AD/FL/TS/N-1)