Polisi Dekat dengan Bos Sawit Pembakar Lahan, Ada Apa?

BEREDARNYA foto perwira polisi di Riau bersama bos perusahaan perkebunan sawit PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL) memunculkan asumsi negatif di kalangan masyarakat.

Pengamat kepolisian sekaligus mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Novel Ali mengatakan, seharusnya pihak Polda Riau tidak tinggal diam. Polri tidak boleh membiarkan hal itu, pejabat yang bersangkutan harus segera melakukan klarifikasi mengenai foto tersebut.

"Polda Riau harus menjelaskan kejadiannya bagaimana. Kalau isunya seperti ini akan timbul opini buruk dari publik seolah-oleh para perwira itu menjadi centeng pengusaha kelapa sawit," ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (4/9).

Menurut dia, wajar jika masyarakat berasumsi negatif. Sebab, para pewira polisi akrab dengan pengusaha pemilik perusahaan yang terlibat dalam perkara pembakaran hutan dan lahan.

"Masyarakat bisa menilai ada udang di balik batu atau tidak dengan keakraban seperti itu. Tentu masyarakat tidak akan menyukai kedekatan seperti itu. Pengusaha sawit tergolong ekonomi kuat, tudingan masyarakat jangan-jangan ada bagi-bagi rezeki. Oleh karena itu perlu ada klarifikasi," imbuh Novel.

Tentunya, sambung Novel, pengawas di internal Polri tidak boleh mendiamkan kejadian itu. Adapun yang harus dilakukan menyelidiki ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan para perwira polisi tersebut berkaitan dengan kasus pembakaran lahan oleh PT APSL.

"Kalau ada indikasi penyelahgunaan wewenang, penggunaan diskresi yang keliru misalnya memperkara diri dan melanggar etika profesi, pimpinan polisi harus memberikan sanksi," tegasnya.

Hanya saja, kata dia, biasanya pengusutan dan pemeriksaan pada personel Polri didasarkan pada laporan yang masuk ke kepolisian.

Namun, sekali lagi Novel menekankan pemeriksaan secara internal dan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan harus lebih dulu dilakukan.

"Kita lihat dulu, apa yang dilakukan para perwira itu. Kalau secara manusiawi menjalin kedekatan dengan banyak pihak boleh. Tapi karena ini bos perusahaan sawit yang berperkara harus dilihat ada indikasi yang bersangkutan mengambil keuntungan atau tidak, kalau ada mesti dikenakan sanksi tegas," tukas Novel. (OL-5)