Bayar Gaji Pegawai, Pajak Digenjot

GUBERNUR Jawa Timur, Soekarwo berkomitmen tetap membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemprov, guna merespons penangguhan pembayaran Dana Alokasi Umum (DAU) Pemprov Jatim sebesar Rp302,896 miliar.

“Gaji PNS di pemprov tidak ada ada masalah, tetap akan dibayar sesuai jadwal penerimaan gaji,” kata Soekarwo di Surabaya, kemarin.

Ia berencana menutupi pos pengeluaran gaji pegawai dari setoran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dan sisa lebih anggaran (Silpa) tahun 2015 sebesar Rp1,3 triliun.

Pasalnya, harga minyak mentah diprediksi akan naik yang secara otomatis akan diikuti dengan kenaikan PBBKB.

“Selain itu sebanyak 5,5% dari lelang barang dan jasa, kurang lebih 94,5 kita kumpulkan bisa menutup itu semua (gaji PNS Pempov). Lalu, masih ada Silpa yang bisa digunakan,” beber Soekarwo.

Pemerintah lewat Kementerian Keuangan menunda pengucuran DAU 169 daerah dengan nilai mencapai Rp19,4 triliun. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah mengalami penundaan DAU terbesar, masing-masing Rp302,896 miliar dan Rp336,7 miliar.

Upaya memaksimalkan penerimaan pajak untuk tetap bisa membayar gaji PNS juga dilakukan Pemprov Sumatra Selatan. Gubernur Sumsel, Alex Noerdin mengaku akan memaksimalkan potensi pajak mengingat piutang pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) sangat besar.

Untuk itu, Alex meminta dinas pendapatan daerah bekerja ekstra keras.“Pelayanan pembayaran PKB seperti Samsat Corner, Samsat Keliling, e-Samsat, Kiok-K untuk mempermudah akses jangkauan wajib pajak, mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada wajib pajak juga harus ditingkatkan,” pintanya.

Tak hanya pembayaran gaji PNS, Wali Kota Malang, Mochamad Anton menyatakan, dana tunjangan profesi guru (TPG) akan tetap dibayarkan hingga Desember 2016 yang diambil dari Silpa 2015.

Jurus mengandalkan Silpa jugadilakukan Pemprov Kalsel. Sekda Kalsel, M Arsyadi mengaku akan menutupi defisit anggaran dengan memanfaatkan Silpa 2015 sebesar Rp350 miliar.

Pemkab Pasuruan memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar Rp16 miliar, untuk merespons pe­nangguhan DAU Rp 130,4 miliar.

Bupati Pasuruan, M Irsyad Yusuf juga akan mengurangi program pelatihan pejabat hingga belasan miliar serta menunda pembebasan lahan sejumlah perkantoran.

“Total anggaran yang dikurangi, angkanya sebesar penangguhan DAU itu. Kami benar-benar putar otak untuk mengantisipasi penangguhan DAU itu,” ucap Irsyad.

Batal beli mobil
Pemkab Sidoarjo akhirnya merevisi rencana pembelian mobil operasional untuk 345 desa di 18 kecamatan, untuk merespons penangguhan DAU Rp177 miliar. Pembelian mobil operasional desa (MOD) tersebut akhirnya dilakukan bertahap untuk separoh desa terlebih dulu, menuurt Ketua DPRD Sidoarjo Sulamul Hadi Nurmawan.

Sementara itu, sejumlah desa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, akan mengefektifkan dan mengefisienkan pos belanja yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD). (DW/BN/AB/DY/CS/YK/N-4)