Pengelolaan APBD Purwakarta Terbaik

DPRD Jawa Barat (Jabar) tidak malu-malu belajar cara pengelolaan anggaran kepada Bupati Purwakarta, Jabar.

DPRD Jabar menganggap Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi bisa mengelola anggaran meskipun APBD Purwakarta paling kecil se-Jabar.

Studi banding yang dilakukan para anggota dewan itu disebabkan Kabupaten Purwakarta tidak mengalami penundaan dana alokasi umum (DAU).

Saat ini, selain Provinsi Jawa Barat, ada 12 kabupaten/kota di Jabar yang mengalami penundaan dan pemotongan DAU.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Yomanius Untung mengatakan para anggota DPRD Jawa Barat studi banding ke Purwakarta untuk belajar kiat-kiat kabupaten itu mengelola APBD tepat sasaran dan akuntabel.

"Kami ingin belajar kepada Kang Dedi, Bupati Purwakarta. Provinsi Jawa Barat termasuk yang DAU-nya ditunda. Purwakarta kok bisa tidak ditunda? Kiatnya coba kami pelajari," kata Untung di Pendopo Kabupaten Purwakarta, kemarin.

Hal senada diungkapkan Ali Hasan, anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar.

Ia mengapresiasi prestasi Purwakarta dalam pengelolaan keuangan.

Ali Hasan berharap strategi pengelolaan keuangan di Purwakarta dapat diaplikasikan di tingkat provinsi, agar di masa mendatang pengelolaan APBD Jawa Barat bisa lebih terarah dan akuntabel.

"Kalau DAU lancar, artinya APBD-nya memiliki performa yang bagus," tukas Ali.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi membuka rahasia mengelola APBD sehingga tidak mengalami penundaan DAU seperti daerah lain.

Menurutnya, dalam pengelolaan anggaran, ia memprioritaskan penggunaan APBD untuk pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, sekolah, dan jaminan kesehatan yang mampu menyerap APBD tepat sasaran.

Dedi memaparkan pada Januari hingga Maret, pemkab sudah menggulirkan bantuan keuangan desa untuk infrastruktur.

"Kami tidak pernah menunggu lelang. Pembangunan harus tetap jalan," ujar Dedi.

Pemkab Purwakarta sudah menghapus biaya perjalanan dinas, pakaian dinas, rapat pegawai, dan lokakarya yang penggunaannya dinilai tidak tepat sasaran sejak 2008.

Bahkan biaya telepon dan tagihan air dialihkan untuk pembiayaan infrastruktur di desa-desa.

Tahun ini, Purwakarta sedang membangun jalan sepanjang 300 km dengan konstruksi beton.

Jalan itu termasuk bagian penyelesaian jalan lingkar Sukasari sepanjang 57 km. (RZ/N-3)