Daerah Siasati Penyerapan Anggaran

PENUNDAAN pembayaran dan pemotongan dana alokasi umum (DAU) di 196 kabupaten/kota membuat daerah mulai bersiasat agar pembangunan tetap berjalan lancar.

Di Pasuruan, Jawa Timur, misalnya, pemerintah kota setempat akan mempercepat penyerapan anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD).

Menurut Wali Kota Pasuruan, Setiyono, penundaan dan pemotongan DAU disebabkan lambannya serapan anggaran.

"Anggaran tidak terserap sesuai target. Serapan anggaran akan kita percepat," kata Wali Kota Pasuruan seusai melepas keberangkatan jemaah calon haji dari Masjid Jamik Al Anwar, Kota Pasuruan, kemarin.

Setiyono mengungkapkan seharusnya anggaran sudah terserap 50% pada akhir Juni.

Namun hingga akhir Agustus, serapan anggaran jauh dari ideal.

"Kami belum tahu pos anggaran mana saja yang harus dikurangi. Semua satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkot Pasuruan akan dievaluasi," terangnya.

Ia pun memerintahkan semua SKPD membuat program kegiatan baru yang bisa mempercepat penyerapan anggaran.

DAU Kota Pasuruan yang ditangguhkan pemerintah mencapai Rp30 miliar.

Rata-rata penangguhan DAU setiap bulannya sebesar Rp7,8 miliar.

Dari Banyumas, Jawa Tengah, dilaporkan, sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2015 yang mencapai Rp461 miliar tidak serta-merta bisa dipakai untuk mengganti penundaan DAU.

Silpa yang mengikat di antaranya sisa dana alokasi khusus (DAK) tahun lalu senilai Rp21,8 miliar, serta silpa pembayaran tunjangan sertifikasi guru Rp84 miliar.

Alokasi silpa yang digunakan untuk investasi BUMD senilai Rp24 miliar dan sisanya digunakan untuk menutup defisit anggaran APBD Perubahan 2016.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, saat kunjungan di Kabupaten Temanggung, kemarin, menyebutkan pemotongan DAU di wilayahnya cukup besar, yakni Rp80 miliar per bulan.

"Sekarang efisiensinya dengan mengurangi perjalanan dinas, biaya rapat, dan perawatan gedung," jelas Ganjar.

Menurutnya, menaikkan pendapatan asli daerah sudah tidak bisa dilakukan.

"Meski ada pemotongan, Pemprov Jateng tidak merasakan dampak yang besar dan berat dengan pemotongan DAU. Kita biasa saja," ujarnya.

Sementara itu, di Purbalingga, meski DAU sebesar Rp97,5 miliar ditunda pembayarannya, pemkab setempat menjamin pembangunan infrastruktur tidak akan terganggu.

Dana habis

Dari Karawang, Jawa Barat, pemkab setempat harus memangkas 20% atau Rp2 miliar dari sisa APBD dengan total Rp17 miliar pada seluruh SKPD.

Akibatnya, semua SKPD akan mengalami kekosongan program karena tidak ada dana untuk pelaksanaan pada triwulan keempat.

"Kita terkena pemangkasan Rp2 miliar, dari total anggaran sebesar Rp17 miliar yang dialokasikan untuk BPMPD," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Karawang, Ahmad Hidayat.

Ahmad menambahkan, berarti pada triwulan keempat, pihaknya mungkin tidak ada kegiatan, karena dana mereka sudah habis.

Di lain hal, di Tasikmalaya, Persatuan Guru Republik Indonesia setempat meminta agar hak-hak guru tidak terganggu dengan penundaan dan pemotongan DAU.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tasikmalaya, Bambang Alamsyah, meminta agar Pemkot Tasikmalaya memiliki solusi yang tidak mengganggu hak-gak guru dalam kondisi apa pun.

"Meski ada penundaan penyaluran DAU ini, hak-hak guru dalam kondisi apa pun harus tetap dibayarkan," ujar Bambang berharap. (LD/TS/CS/AD/N-3)