Anggaran Dipangkas, Apkasi Dorong Kepala Daerah Cari Sumber Pendapatan Baru

KEBIJAKAN pemerintah melakukan pemangkasan anggaran dan menunda pencairan dana alokasi umum (DAU) telah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendorong para kepala daerah mencari sumber pendapatan lain guna menutupi defisit anggaran di daerah.

Hal ini dikemukakan Staf Khusus Apkasi Mirza Fichri, Selasa (30/8). Menurutnya, pada dasarnya Apkasi sangat memahami langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi defisit anggaran tersebut, dengan cara memangkas anggaran. Namun begitu, Apkasi juga memahami jeritan pemda yang terpaksa harus berpikir keras mengatasi pembiayaan berbagai kegiatan pembangunan.

"Apkasi menganjurkan kepada rekan-rekan bupati untuk secepat mungkin mencari sumber-sumber pendanaan lain. Untuk itu, memang dibutuhkan inovasi dan terobosan-terobosan dari para pimpinan di daerah," ungkapnya.

Sebagai solusi, Apkasi mencoba dalam waktu dekat akan berdialog secara terbatas dengan para bupati. " Berbicara dari hati ke hati secara informal, sehingga diharapkan dapat memberikan pencerahan serta alternatif solusi bagi kepala daerah dalam menghadapi persoalan ini. Kalau mengenai strateginya, kami tentunya hanya dapat memberikan solusi secara umum, karena karakteristik daerah masing-masing berbeda," tambahnya.

Pada bagian lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Jasran, mengungkapkan kebijakan pemerintah terkait pemangkasan anggarandan penundaan DAU tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi kegiatan pembangunan daerah.

"Pemangkasan dan penundaan DAU tentu akan berpengaruh bagi daerah, tetapi kita berharap tidak menimbulkan dampak besar bagi daerah," tuturnya.

Pemprov Kalsel sendiri telah mengambil langkah-langkah dengan menetapkan skala prioritas penganggaran kegiatan pembangunan.

"Penganggaran akan dititikberatkan pada skala prioritas. Jadi nantinya memang akan ada SKPD yang anggarannyaminim dan ada yang banyak sesuai skala prioritas pembangunan daerah," ungkapnya.

Prioritas pembangunan di Kalsel meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, sosial budaya, ekonomi, lingkungan dan infrastruktur.

Seperti diketahui pemerintah pusat melakukan pemangkasan anggaran belanja Rp133,8triliun, meliputi anggaran belanja Rp65 triliun di kementerian dan lembaga, serta pemangkasan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun.

Selain itu pemerintah juga menunda pengucuran dana alokasi umum bagi 169 daerah dengan nilai mencapai Rp19,4 triliun.

Di Kalsel selain Pemprov yang mengalami penundaan DAU sebesar Rp141 miliar, juga enam kabupaten/kota meliputi Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Utara, Kotabaru, Tabalong dan Tanah Laut dengan total jumlah DAU yang ditunda mencapai Rp460 miliar. (OL-4)