Defisit Anggaran, Balikpapan Hapus BBM Kendaraan Dinas

WALIKOTA Balikpapan Rizal Efendi mengakui pemangkasan anggaran tahun ini menjadi sejarah terburuk. Apalagi jika dana alokasi umum atau DAU dihentikan pusat. Imbasnya langsung dirasakan PNS. Sebab akan sangat berpengaruh terhadap gaji pegawai.

"Kalau pengaruh itu kita lihat. Kalau DAU nanti kena juga, ya pengaruh. Bukan hanya pegawai yang baru, tapi pegawai lama juga. Gak ada uang bisa gak bayar kita, gaji bisa tertunda. Kan beberapa daerah panik, Surabaya juga panik," jelas Rizal saat mengangkat ratusan CPNS menjadi PNS.

Rizal Effendi menyampaikan kepada seluruh pegawai, kondisi defisit
anggaran saat ini, memaksa Pemkot Balikpapan menghapus alokasi anggaran untuk bahan bakar minyak kendaraan dinas. Itu dilakukan sebagai strategi penghematan biaya.

"Menghapuskan alokasi BBM untuk kendaraan dinas jabatan pribadi baik roda empat maupun roda dua, kecuali kendaraan operasional lapangan,"
tegas Rizal

Statement Rizal sontak membuat para pegawai yang hadir pada upacara tersebut bertepuk tangan riuh. Hal ini dimaklumi Rizal lantaran membuat sebagian besar pegawai tidak akan menerima dana BBM untuk kendaraan dinasnya.

"Saya gak tahu apakah tepuk tangan itu bahagia ataukah itu marah. Tapi awas ya Pak Lurah, gara-gara BBM dihapus malah gak bergerak," tutur Rizal usai mendengarkan tepuk tangan pegawai.

Kebijakan penghapusan anggaran BBM dinas itu segera dimulai. "Berlaku untuk semua kendaraan terkecuali kendaraan operasional. Misalnya kendaraan pengangkut sampah, kendaraan Dishub yang di lapangan, Satpol PP," jelasnya.

Pemerintah Kota Balikpapan menghadapi situasi sulit akibat defisit APBD 2016. Kondisi ini berawal dari adanya pemangkasan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat akibat situasi makro ekonomi yang lesu.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 66 tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016, Kota Balikpapan termasuk daerah yang kena imbas pemangkasan anggaran khususnya untuk alokasi Dana Bagi Hasil (DBH).

Balikpapan mengalami defisit APBD 2016 mencapai Rp577.482.217.586. Perhitungan besaran defisit ini berasal dari 3 sumber yaitu defisit sesuai perhitungan neraca APBD sebesar Rp482.274.998.522. Kelebihan salur dan kurang salur pada proses transfer dana perimbangan tahun anggaran 2016 sebesar Rp47.125.469.066 dan pengurangan kembali alokasi keuangan dari Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun anggaran 2016 sebesar Rp48.081.750.000.(OL-4)