Luwu Timur Andalkan Dana Cadangan

LN/YK
30/8/2016 06:10
Luwu Timur Andalkan Dana Cadangan
(ANTARA/Izaac Mulyawan)

DI tengah banyaknya daerah mengalami penundaan pembayaran dan pemotongan dana alokasi umum (DAU), sejumlah kabupaten tidak mengalami masalah.

Dari 169 daerah yang masuk daftar penangguhan penyaluran DAU, di Sulawesi Selatan terdapat empat kabupaten, yaitu Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Pangkajene Kepulauan (Pangkep), dan Tana Toraja (Tator).

Dengan penangguhan DAU itu, Luwu dalam empat bulan tidak akan menerima dana sebesar Rp49,9 miliar, Pangkep Rp50,8 miliar, Luwu Timur Rp79,75 miliar, dan Tator Rp60,3 miliar.

"Tidak masalah ditangguhkan, karena itu peruntukannya hanya untuk gaji pegawai dan operasional. Tapi kalau DAU itu dicairkan, lebih bagus lagi, suapaya kita tidak ganggu dana cadangan," jelas Toriq di Makassar, kemarin.

Pada kesempatan sama, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo mengaku baru mendengar adanya penundaan pembayaran DAU.

"Saya baru dengar, nanti saya cek yang potong siapa. Kok pemotongan tidak melalui gubernur? Harusnya berjenjang," kata Syahrul.

Dia menambahkan, penundaan pembayaran DAU meresahkan PNS karena mereka terancam tidak digaji, perlu cari dana keluar untuk menutupinya.

Demikian juga di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, pemerintah kabupaten setempat tidak khawatir dalam mengelola anggaran, meskipun pencairan DAU tidak mengalami penundaan.

Besaran DAU yang diterima Kabupaten Lamongan sebesar Rp1,11 triliun.

Kabag Humas dan Infokom Pemkab Lamongan Sugeng Widodo menjelaskan tidak adanya pemotongan maupun penundaan disebabkan hasil kerja keras semua pihak di lingkup pemkab.

"Untuk tahun ini, jumlah DAU yang diterima cukup besar, yakni Rp1,16 triliun. Kami bersyukur, mengingat ada daerah yang dipotong dan ditunda pembayaran anggarannya," kata Sugeng.

Pemkab Lamongan memiliki pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,96 trliun pada 2015.

Angka itu terealisasi 101,18% dari target PAD yang ditentukan.

Selain itu, realisasi pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat atau provinsi sebesar 100,56%.

Sementara itu, dari belanja daerah yang dialokasikan Rp2.053 triliun juga terealisasi sebesar 93,08% atau Rp1,9 miliar.

Realisasi defisit yang ditargetkan sebesar Rp109,1 miliar menjadi surplus Rp55,9 miliar. (LN/YK/N-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Zen
Berita Lainnya