Uang untuk Beli Kue Dihapus

DAERAH-daerah mulai bersiasat sejak dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) tidak dibayarkan pemerintah dalam rangka penghematan.

Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, misalnya, menyiasati perampingan anggaran dengan memangkas anggaran untuk makanan dan kue.

"Sudah tidak ada lagi anggaran makanan dan kue, termasuk di ruang kerja saya. Semua saya potong," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Surabaya, kemarin.

Risma juga memangkas anggaran perjalanan dinas ke luar kota, anggaran konsultasi, dan pengiriman surat.

Risma menganjurkan agar staf lebih banyak menggunakan e-mail sebagai alat komunikasi dalam birokrasi.

"Sekarang memanfaatkan e-mail jauh lebih efektif dan tidak boros," tambahnya.

Selain itu, proyek skala kecil juga dipangkas, sedangkan skala besar tetap berjalan karena sudah selesai tender.

Risma memilih memprioritaskan belanja gaji pegawai tetap dibayarkan.

Saat ini, DAU Pemkot Surabaya yang pembayarannya ditangguhkan mencapai Rp223 miliar, sedangkan DAK Rp192 miliar.

Di Banyumas, Jawa Tengah, DAU kabupaten yang tertunda dibayarkan sebesar Rp253 miliar.

DPRD Banyumas menaruh perhatian atas kebijakan pemerintah tersebut.

Ketua DPRD Banyumas Juli Krisdianto mengatakan, untuk langkah penghematan, dewan mengurangi jatah kunjungan kerja.

Secara teknis, kunjungan kerja satu panitian khusus ialah tiga kali, kini cukup dua kali.

Dari Klaten, pemkab juga mengambil langkah efisiensi dengan mengurangi belanja untuk rapat, perjalanan dinas, dan pemakaian listrik.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kalten Sunarno menjamin efisiensi itu tidak mengganggu pembayaran gaji PNS.

Sama halnya di Sukabumi, Jawa Barat, DPRD Kabupaten meminta pemerintah daerah menunda berbagai program kegiatan yang bukan prioritas.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Muhammad Jaenudin, meminta agar gaji PNS dan dana sertifikasi guru tidak diganggu.

Pangkas perjalanan dinas

Dari Nusa Tenggara Timur, dilaporkan, pemerintah provinsi setempat mulai memangkas biaya perjalanan dinas, setelah penundaan pembayaran DAU dari pemerintah pusat.

Penundaan pembayaran DAU NTT dimulai September-Desember sebesar Rp240 miliar.

Angka itu tergolong kecil dari total alokasi DAU sebesar Rp1,3 triliun, tapi tetap saja itu memengaruhi program kerja pemerintah.

"Prioritas kita seperti perjalanan dinas dan rapat- rapat yang tidak penting dipangkas," kata Sekretaris Daerah NTT Frans Salem di Kupang.

Frans mengatakan penundaan DAU tidak berhubungan dengan aspek realisasi anggaran.

Pasalnya, NTT merupakan salah daerah yang masuk kategori realisasi anggaran yang sangat tinggi.

"Secara nasional, Provinsi NTT merupakan salah satu daerah yang melakukan realisasi anggaran sudah di atas 50%," ujarnya. (LD/JS/BB/PO/N-3)