Layanan Dasar Dikorbankan

PEMERINTAH daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) berencana menunda sejumlah proyek yang berkaitan dengan pelayanan dasar, guna merespons penundaan DAU.

Sumba Timur merupakan satu dari lima daerah di NTT yang terkena penundaan pembayaran DAU.

Daerah lainnya, yakni Kabupaten Kupang Manggarai Barat, Ende, dan Pemerintah Provinsi NTT.

Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora, mengatakan penundaan pembayaran DAU untuk daerahnya mencapai Rp48 miliar.

Hal ini bakal berdampak pada penundaan sejumlah proyek.

"Ada proyek yang berkaitan dengan pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan air bersih terpaksa di-pending sampai tahun depan," katanya kepada Media Indonesia, kemarin.

Tak cukup di situ, sejumlah pembiayaan juga akan dipangksa seperti perjalanan dinas, honor, dan belanja alat tulis kantor (ATK).

Sebaliknya, Bupati Kupang, Ayup Titu Eko lebih memilih menunda pembayaran gaji pegawainya sebagai bentuk 'hukuman' karena lambannya realisasi DAU di Kabupaten Kupang di 2015.

"Pelambatan realisasi DAU tahun lalulah yang membuat pemerintah pusat menunda pencairan DAU tahun ini," ujarnya.

Dari Simalungun, Sumut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Johannes Gurning, mengatakan sejumlah proyek pembangunan bakal terdampak pemotongan DAU.

"Kemungkinan bakal banyak proyek pembangunan daerah, khususnya infrastruktur jalan yang tertunda realisasinya," ujar Gurning.

Meski demikian, Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi, meyakini penundaan DAU senilai Rp290,5 miliar tidak berpengaruh signifikan terhadap proyek pembangunan di Sumut.

Pasalnya, penundaan DAU juga pernah dialami Sumut pada 2015 lalu.

"Pemprov memiliki dana sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) senilai Rp500 miliar dan sisa tender sekitar Rp160 miliar," kata dia.

Ada 13 pemda di Sumut yang terkena imbas penundaan DAU sebesar Rp1,412 triliun.

Berlanjut

Sejumlah daerah masih tetap memprioritaskan keberlanjutan proyek infrastruktur meski mengalami pemotongan DAU, seperti yang dilakukan Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti.

"Pembangunan infrastruktur jalan akan terus berlanjut, antara lain untuk perbaikan jalan provinsi yang rusak mencapai 80% dengan kualitas hotmix mencapai 150 kilometer," bebernya.

Bengkulu berencana merespons pemotongan DAU dengan memangkas belanja pegawai dan administratif dalam APBD 2016 sebesar Rp300 miliar dari total Rp2,4 triliun.

"Seluruh dana perjalanan dinas, honor pejabat, anggaran yang dianggap tidak menyentuh kepentingan rakyat dilakukan restrukturisasi mencapai Rp300 miliar," katanya.

Upaya mempertahankan kelanjutan proyek infrastruktur juga dilakukan Pemkab Banjarnegara, Jateng.

Penghematan dilakukan dengan memangkas belanja pengadaan barang dan jasa.

"Kalau infrastruktur, tetap diprioritaskan," kata Wakil Bupati Banjarnegara, Hadi Supeno.

Sementara itu, pengerjaan pembangunan Jembatan Musi VI di Palembang, Sumsel, juga dipastikan tidak terganggu pemotongan DAU.

Dana Rp150 miliar dibutuhkan untuk kontrak kerja pada 2017 nanti.

"Meski ada defisit, kita tegaskan tidak kena karena ini salah satu proyek prioritas," jelas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Musi VI Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel, Ibnu Holdun. (MY/LD/DW/PS/RF/N-4)