Pemda Tenang Hadapi DAU Ditahan

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jawa Barat, tidak mempersoalkan kebijakan pemerintah pusat untuk menunda dana alokasi umum (DAU) di 169 daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang Teddy Ruspendi Sutisna saat ditemui di Karawang, kemarin, memastikan anggaran yang ada sangatlah cukup untuk mengganti DAU yang belum dicairkan hingga beberapa bulan ke depan. "Tidak masalah karena dana itu hanya untuk gaji. Kecuali sampai November tidak cair. Insya Allah kami siap," ungkap Teddy. Teddy menyebutkan penahanan DAU tersebut secara keseluruhan akan berlangsung hingga Desember dengan besar anggaran sekitar Rp226 miliar atau setiap bulan sebesar Rp56,6 miliar.

"Dengan penahanan DAU ini juga, kita pastikan tidak akan mengganggu proses pembangunan di Karawang. Proyek-proyek pembangunan akan terus berjalan," ucapnya. Ia menyebutkan saat ini serapan anggaran masih berkisar di angka 48% secara keseluruhan. Akan tetapi, belanja langsung masih di angka 42%. "Nanti dalam waktu dekat kita akan mengadakan evaluasi," terangnya. Hanya, Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, tidak dapat menutupi kekecewaannya dengan kebijakan pemotongan dana alokasi khusus (DAK) dan menahan DAU.

"Saya merasa kecewa dan keberatan pengurangan DAK hingga penahanan DAU karena sekarang ini anggaran sudah dibahas dengan DPRD dan tinggal direalisasikan. Penahanan dana akan berdampak pada terhambatnya anggaran belanja pegawai, termasuk sertifikasi guru," katanya. Uu berharap Kementerian Keuangan meninjau kembali kebijakan tersebut. "Agar program pemerintah dalam waktu lima tahun ke depan berjalan sesuai dengan yang direncanakan pemerintah, terutama berkaitan dengan program infrastruktur," paparnya.

Bupati Banyumas, Jawa Tengah, Achmad Husein, mengakui penundaan DAU bisa mendatangkan persoalan meskipun bukan masalah besar. "Setiap bulan, Banyumas mendapat DAU secara utuh hingga 4 bulan mendatang. Nominal yang tertunda setiap bulan senilai Rp63,6 miliar. Dengan demikian, setiap bulannya, Banyumas masih menerima Rp52,5 miliar," katanya. Achmad juga menyatakan Banyumas masih memiliki sisa pembiayaan anggaran (silpa) senilai Rp461 miliar pada 2015. "Silpa sudah masuk ke rekening pemkab dan dapat digunakan untuk membayar gaji PNS sehingga PNS tidak perlu khawatir," ujarnya.