Giliran Wilayah Timur

TUJUH puluh tahun Indonesia merdeka, ketimpangan kemajuan ekonomi antardaerah justru semakin terasa. Selama ini pembangunan gencar dilakukan di kawasan Indonesia Barat, sedangkan wilayah timur kurang diperhatikan. Kini pemerintah mulai serius menggarap pembangunan infrastruktur di wilayah paling timur Indonesia, yakni di Pulau Papua. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah berkomitmen untuk menghubungkan seluruh wilayah di Papua. Tenggatnya cukup ambisius, yakni 2019. Keseriusan pemerintah membangun Bumi Cenderawasih ditunjukkan dengan pengalokasian anggaran sebesar Rp11,3 triliun untuk membangun 3.319 kilometer jalan trans-Papua. Ruas jalan Sorong-Pelabuhan Arar dengan panjang 17,6 km telah 100% tersambung serta dilengkapi dengan lima jembatan sepanjang 170 km menggunakan anggaran sebesar Rp61 miliar. "Sebesar Rp180 miliar dialokasikan untuk membangun ruas Jalan Sorong-Manokwari sepanjang 595,9 km. Yang masih belum terhubung sepanjang 30 km," ungkap Basuki, akhir bulan lalu. Ruas-ruas lain yang tengah dan akan dibangun seperti ruas Susumuk-Bintuni (204 km), Waget-Timika (195,72 km), Boufeer- Tiwara-Moyana Wonama (157 km), Enarotali-Ilaga-Mulia (295 km), Habema-Kenyam (187,1 km), Kenyam-Dekai (180 km), dan Oksibil-Waropko (136,28 km).

Basuki mengakui tidak mudah menghubungkan seluruh wilayah di Papua dan Papua Barat sepanjang 3.319 km. “Selain masalah pendanaan, kondisi geografi s alam di Pulau Papua juga menjadi kendala yang besar untuk konstruksi.” Permukaan daratan di Papua sangat ekstrem. Daratannya berbukit-bukit dan bergunung-gunung, sebagian dipisahkan oleh sungai-sungai yang lebar. “Jadi tidak cukup bangun jalan, perlu juga bangun jembatan yang cukup panjang untuk menyeberangi sungai,” tutur Basuki.  Kendala yang tidak kalah besarnya ialahsebagian besar wilayah Papua dan Papua Barat diselimuti hutan lebat. Bukan hal mudah membabat hutan untuk dijadikan pelintasan jalan, terutama bila hutan yang dilalui merupakan hutan lindung, cagar alam, ataupun wilayah adat. Untuk mengatasi itu, Kementerian PUPR berkomunikasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemda setempat. Masalah pembebasan lahan pun cukup menghambat. Perlu pendekatan khusus kepada masyarakat untuk menyelesaikannya.

"Kita harus pastikan pembangunan jalan ini bisa punya manfaat buat warga Papua dan Papua Barat. Selama ini banyak warga menolak untuk membebaskan tanah karena tidak merasakan dampak positif pembangunan," papar Basuki. Perhatikan keindahan Pembangunan jalan dan jembatan tidak asal untuk memenuhi fungsi. Kementerian PUPR berupaya agar unsur keindahan ikut melekat, seperti halnya Jalan Kelok 9 di Payakumbuh, Sumatra Barat. Jembatan Holtekap, misalnya, bakal dibuat menarik secara visual. Direktorat Jenderal Bina Marga kementerian PUPR akan menjadikan jembatan yang terletak di Jayapura itu sebagai ikon baru Pulau Papua. Dirjen Bina Marga Hediyanto W Hussaini menyatakan telah meminta kepada Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Papua untuk mengadakan sayembara desain jembatan terpanjang di Papua itu
bila diperlukan. "Bisa dilombakan agar banyak partisipasi masyarakat. Keindahan harus bisa dilihat pada siang dan malam hari sehingga mungkin perlu juga menyangkut rancangan pencahayaan dan pembangunan monumen tertentu," tuturnya ketika ditemui di Jakarta, Senin (10/8).

Kontrak pembangunan Jembatan Holtekamp senilai Rp856,72 miliar telah ditandatangani oleh konsorsium kontraktor yang terdiri dari PT PP, PT Hutama Karya, dan PT Nindya Karya. Konstruksi  bentang utama jembatan sepanjang 433 meter tersebut direncanakan selesai pada 2018. Meskipun proyek itu direncanakan selesai dalam empat tahun, Hediyanto menantang kontraktor untuk dapat merampungkan dalam 1,5 tahun lebih cepat daripada jadwal semua. Unsur keindahan dan ornamen daerah, menurut Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Papua Osman Harianto, diharapkan ikut menarik wisatawan. Perekonomian setempat pun akan lebih cepat berkembang. (E-1)