RI Tuntaskan Masalah Perbatasan dengan Timor Leste

INDONESIA akan menyelesaikan masalah perbatasan baik darat maupun laut dengan Timor Leste. Penegasan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) saat acara Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) di Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), kemarin.

“Masih ada batas wilayah darat dan laut dengan Timor Leste yang belum selesai. Ini akan kami percepat penyelesaiannya,” ucap Kepala BNPP Tjahjo Kumolo didampingi Menko Polhukam, Wiranto.

Tjahjo menjelaskan, Alor, Malaka, Atambua, dan Belu di NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste merupakan kawasan penting dan strategis.

Pasalnya, wilayah-wilayah perbatasan itu rawan pencurian ikan, penyelundupan manusia, dan peredaran narkoba.

“Ini kunjungan kerja pertama Menko Polhukam. Pentingnya menyelesaikan tapal batas ini jadi agenda pertama Pak Menko. Apalagi, Presiden sudah minta untuk memperhatikan daerah di perbatasan seperti NTT,” kata Tjahjo, saat peletakan batu pertama pembangunan Pasar Rakyat Lipa di Kalabahi, yang dibangun dengan biaya Rp8 miliar.

Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur di NTT saat ini telah terealisasi, dan akan dilanjutkan dengan menciptakan konektivitas antardaerah. “Kita ingin percepat konektivitas antardaerah,” ujarnya.

Selain Timor Leste, tapal batas Indonesia yang masih bermasalah ialah dengan Malaysia dan Singapura. “Di Malaysia ada Entikong, Sanggau, dan Nunukan. Di Kaltara masih ada sembilan batas wilayah yang belum selesai. Yang paling ribet dengan Malaysia. Kita ingin ini tuntas,” tegas Tjahjo.

Pada bagian lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menyelesaikan 15 titik (segmen) tapal batas wilayah, yang sebagian menjadi sengketa di 13 kabupaten/kota di wilayah tersebut.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, saat memimpin rapat koordinasi kepala daerah se-Kalsel, kemarin, mengatakan penyelesaian tapal batas sangat penting dan stra­tegis.

“Terutama untuk meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan mewujudkan kemakmuran serta pelayanan kepada rakyat,” ujar gubernur. (Zhi/DY/N-3)