Tambah TKDN Maritim

BADAN Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyatakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) industri kapal nasional hanya 20%-25%. Idealnya, TKDN industri perkapalan di dalam negeri bisa didorong agar setidaknya mencapai 40%. “Hal ini selaras dengan keharusan lembaga pemerintah dan BUMN membeli kapal dari industri dalam negeri,” sebut Kepala BPPT, Dr Unggul Priyanto, di Jakarta, Sabtu (20/8). Menurut dia, di sektor rancang bangun dunia perkapalan, para ahli di dalam negeri sejatinya sudah mampu membuat rancang bangunnya. Namun, kebanyakan industri masih lebih suka menyewa konsultan asing. Guna meningkatkan TKDN, Unggul mengusulkan agar ada campur tangan pemerintah yang lebih dalam pada inovasi produk komponen kapal, termasuk standardisasi dan sertifi kasi invensi hasil riset serta pengembangan industri komponen kapal. Soal penguatan TKDN, BPPT baru saja menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Penandatanganan yang disaksikan langsung oleh Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala BPPT itu akan mengawali cita demi mewujudkan TKDN dalam industri kemaritiman, khususnya infrastruktur.

Lewat penandatanganan yang dilaksanakan di Institut Teknologi DEL, Toba Samosir, Sumatra, Jumat (19/8) lalu, diharapkan TKDN di sistem logistik dan infrastuktur di sektor maritim, pertambangan, perikanan, dan pariwisata bisa lebih meningkat. Dengan demikian, Indonesia memiliki industri penunjang infrastruktur yang berdaya saing dan memiliki keunggulan kompetitif. Kepala BPPT menambahkan kerja sama itu tidak hanya berupaya meningkatkan TKDN di bidang industri galangan kapal, tetapi juga industri lain. Industri tersebut ialah kelistrikan, kereta, migas, kepelabuhan, bandara, dan penunjang jembatan. Unggul menambahkan sejatinya potensi maritim Indonesia sangat besar. Untuk itu, penguatan teknologi di bidang maritim tidak hanya bermanfaat di industri perkapalan. Teknologi itu juga berperan penting untuk mengetahui sebaran ikan. Untuk perikanan budi daya, teknologi penting untuk membuat bibit secara bioteknologi, pakan, keramba jaring apung, dan vaksin. “Potensi kemaritiman Indonesia sangat banyak. Lautan luas selain sebagai sumber pangan protein ikan, juga memiliki potensi untuk dieksplorasi menjadi sumber daya migas. Potensi lain yang belum banyak disentuh ialah konsep wisata berbasis kemaritiman,” jelasnya.

Balai
Unggul menambahkan bentuk dukungan konkret BPPT pada perkembangan industri kemaritiman ialah kepemilikan Balai Teknologi Hidrodinamika (BTH BPPT) di Surabaya untuk menguji prototipe kapal. Balai itu telah menjalin kerja sama dengan PT Pal Surabaya dalam pengembangan desain kapal cepat rudal, kapal perang nasional, kapal patroli, dan teknologi kapal selam. Secara terpisah, Kepala BTH BPPT Taufiq Arif Setyanto menegaskan BTH BPPT merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Balai itu memberikan pelayanan jasa teknologi melalui program pengkajian perkapalan dan telah menguji serta mendesain kapal niaga, kapal ikan, bahkan kapal cepat rudal. “Bekerja sama dengan TNI-AL, kita telah menghasilkan prototipe kapal rawa (swamp boat), melaksanakan pengembangan kapal selam mini 22 meter, serta rancang bangun alat pertahanan matra laut guna memperkuat alutsista nasional.” (H-2)