Fondasi Ekonomi Jatim semakin Kukuh

PERKEMBANGAN ekonomi dunia biasanya berpengaruh pada perekonomian satu negara, bahkan hingga ke daerah.

Apa yang menjadi kebijakan perekonomian Bank Dunia maupun negara adi daya, seperti Amerika Serikat, akan berakibat pada negara lain, termasuk negara berkembang seperti Indonesia.

Namun, pertumbuhan perekonomian dunia maupun nasional tidak memengaruhi perekonomian Provinsi Jawa Timur (Jatim) karena Pemerintah Provinsi Jatim jauh hari sudah menancapkan fondasi ekonomi kerakyatan yang cukup kuat agar ekonomi daerah itu tangguh dari guncangan ekonomi dunia.

Hal itu terjadi karena Pemprov Jatim terus memperkuat ekonomi di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang jumlahnya ribuan. Karena itu, sektor UMKM merupakan kunci pertumbuhan perekonomian di daerah yang dipimpinnya.

Hal itu terbukti dengan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 54,98% atau sebesar Rp1.1689,88 triliun.

“Selain memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PDRB, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja hampir 98%,” kata Gubernur Jatim Soekarwo di Surabaya, akhir pekan lalu.

Soekarwo menjelaskan, untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi, pihaknya membuat sejumlah strategi. Namun, strategi dasar yang diterapkan dalam mengembangkan pertumbuhan perekonomian secara umum mencakup dua aspek, yakni pembangunan infrastruktur dan softinfrastruktur.

Soft-infrastruktur meliputi penguatan bidang pendidikan dan kesehatan. “Khusus di bidang pendidikan, kami telah membuat kebijakan untuk memperbanyak pendidikan berbasis vokasional dengan rasio 30% untuk SMA dan 70% SMK. Bahkan, di 2014, telah dibangun 70 SMK mini.” Selain itu, katanya, Pemprov menggunakan strategi pengembangan UMKM dengan menyiapkan data di sektor produksi dan segmentasinya. Berdasarkan data tersebut, Pemprov menyusun prioritas program kegiatan, yakni dengan pengembangan agroindustri sebanyak 671.058 unit IKM, standardisasi produk (HAKI, ISO, dan lain) untuk industri kecil dan menengah (IKM).

Selain itu, pembuatan lima smelter, yang terdiri atas dua penanaman modal asing (PMA) dan tiga penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Di sektor produksi, Pemprov Jatim juga telah membuat beberapa program, di antaranya efektivitas usaha tani, pengembangan pulau ternak di Madura, dan penyelesaian pelabuhan perikanan. “Kami juga intensif memberikan pembinaan mengenai standardisasi dan desain produk industri serta memberikan fasilitas sertifi kasi ISO, SNI, dan Batikmark.” Dalam pengembangan UMKM, Pemprov menghindari sistem pembiayaan menggunakan metode grant karena dinilai tidak mendidik masyarakat dan menimbulkan etos kerja rendah.

Pemprov berupaya membuat program pembiayaan dengan pemberian pinjaman menggunakan skema pembiayaan dengan bunga kompetitif. Bahkan, suku bunga yang berlaku saat ini justru untuk corporate yang hanya sekitar 12%. Untuk UMKM atau koperasi bunga yang dikenakan mencapai 14% hingga 18&.

Berdasarkan data yang ada, realisasi kredit perbankan saat ini sebesar Rp383 triliun, tapi kredit yang dikucurkan kepada UMKM hanya sekitar Rp110 triliun atau sekitar 25%. Padahal, idealnya di atas 40%.

“Banyak UMKM yang tidak mendapatkan pinjaman dari bank karena dianggap tidak bankable,“ imbuhnya.

Selain itu, Pemprov Jatim berupaya mereformasi terkait pajak untuk UMKM.“Sebaiknya UMKM tidak dikenakan pajak atau paling tidak pemerintah bisa memberi bantuan subsidi pajak. Rata-rata negara maju di dunia memberikan subsidi fiskal pada kelompok usaha menengah ataupun kecil,“ imbuhnya.

Menurutnya, jika reformasi struktural di bidang ritel, fiskal, dan moneter sudah dilakukan, para UMKM maupun koperasi akan bisa berkompetisi di dunia usaha.

Kompetisi pasar itu mencakup kualitas, packaging, taste/selera pasar, dan strategi pemasaran. Sebaliknya jika semua itu tidak terpenuhi, akan banyak UMKM yang mati dan terjadi konfl ik sosial.

“Hampir sebagian besar masyarakat di Indonesia maupun Jatim bergerak di UMKM. Jika banyak yang mati, disparitas akan meningkat,” katanya.

Pemprov Jatim juga telah menumbuhkan lembaga keuangan mikro (LKM) sebagai lembaga keuangan di desa. LKM mendapat bantuan permodalan senilai Rp25 juta per desa/koperasi.

Hingga 2015, tercatat sebanyak 6.238 Koperasi wanita di Jatim berkinerja baik. Bahkan, saat ini telah dikembangkan LKM berbasis fungsional dengan bantuan modal hibah masing-masing Rp25 juta.

“LKM fungsional ini kami khususkan pada kelompokkelompok pengajian, kelompok-kelompok jemaat gereja dan sejenisnya,” terangnya.

Ia berharap, berbagai strategi pengembangan di sektor UMKM khususnya industri primer menggunakan skema pembiayaan bunga kompetitif atau model loan agreement mampu menciptakan nilai tambah di pedesaan. “Selain itu, juga bisa mengendalikan urbanisasi dan membangun jiwa entrepreneurship,” tegasnya.

Chief Economist BRI yang juga dosen Universitas Gajah Mada (UGM) Anggito Abimanyu menyatakan kekagumannya terhadap pertumbuhan ekonomi di Jatim.

Pertumbuhan ekonomi DKI, Jawa Timur, dan Jabar lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional. “Pertumbuhan ekonomi daerah akan sangat bergantung pada fungsi intermediasi perbankan.

Fungsi bank-bank daerah belum bisa diandalkan karena struktur portofolio yang terfokus pada kredit pinjaman konsumsi,” tukasnya. (S-2)