Infrastruktur Perbatasan Terus Dipoles

PEMBANGUNAN infrastruktur di wilayah perbatasan menjadi perhatian serius Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie yang dilantik pada 12 Februari 2016 lalu. Bahkan, upaya ini telah dirintisnya sejak menjabat sebagai pejabat gubernur (PJ) selama 20132015.

Seluruh kepala daerah di kabupaten/kota yang ada di Kaltara diajak menghadap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan membawa sejumlah usulan pembangunan infrastruktur.

“Hasil konsultasi dengan Menteri PUPR baru bisa direalisasikan tahun ini. Mudah-mudahan dalam tiga tahun ke depan, hasilnya sudah terlihat. Tahun ini saja sudah terlihat hasilnya, kita sudah bisa mengendarai mobil dari Malinau-Binuang-Long Bawan,” beber Irianto.

Ia pun berharap tidak ada lagi ketimpangan kesejahteraan yang menyebabkan masyarakat perbatasan merasa terisolir. Setelah jalan terbangun, dalam 10 tahun ke depan masyarakat yang ada di Long Bawan dan Long Layu diharapkan sudah dapat menikmati layanan fasilitas transportasi darat (bus) ke Kabupaten Malinau.

“Jika infrastruktur telah dibangun dengan baik, maka dapat mendorong kemajuan perekonomian masyarakat yang ada di perbatasan,” ucapnya.

Belum di perbatasan tak hanya soal infrastruktur jalan. Mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi problem pelik lain yang dihadapi.

Kehadiran Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) di Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kaltara, beberapa waktu lalu pun disambut dengan gembira. Untuk pertama kalinya, BBM bersubsidi didistribusikan dengan menggunakan pesawat udara di Kaltara.

Pertamina menyalurkan BBM sebanyak 200 KL per bulan terdiri dari 150 KL premium dan 50 KL solar. BBM akan diangkut dari TBBM Tarakan ke Bandara Juwata, Tarakan untuk selanjutnya diangkut menggunakan Pesawat Air Tractor (AT802) Pelita Air Service menuju Bandara Yuvei Semaring, Long Bawan, Krayan.

“Selama 70 tahun Indonesia merdeka, baru kali ini ada presiden yang mendengarkan langsung aspiriasi gubernur dan direspon dengan cepat. Masyarakat Krayan saat ini sudah bisa merasakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga yang setara dengan tarif nasional,” ujar Irianto.

Gubernur berharap metode pengiriman BBM bisa dilakukan serupa ke daerah perbatasan di Provinsi Kaltara lainnya yang masih kesulitan akses jalur darat atau laut. Sehingga tercipta keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

“Selama ini warga di perbatasan sulit mendapatkan BBM dan terpaksa membeli BBM dari negara tetangga Malaysia dengan harga yang sangat mahal,” ujarnya. (N-25)