Dorong Infrastruktur Pertanian Tingkatkan Produksi Pangan

PEMBANGUNAN infrastruktur, khususnya di sektor pertanian, menjadi salah satu prioritas di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sejak memegang pemerintahan, Presiden Jokowi langsung menginstruksikan pembangunan 49 bendungan yang tersebar di seluruh Tanah Air.

Pembuatan dan rehabilitasi irigasi juga menjadi fokus lain demi menciptakan kedaulatan pangan.

"Untuk terus menjaga produksi pangan perlu ada normalisasi sarana infrastruktur di berbagai daerah agar pemanfaatan waduk maupun irigasi dapat lebih optimal dan efisien," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kemenko Perekonomian, Jakarta, pekan lalu.

Kendati tidak mengemban tugas utama dalam membangun dam dan saluran irigasi, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sumardjo Gatot Irianto mengatakan pada 2016 Kementan menargetkan rehabilitasi saluran irigasi 446 ribu hektare.

"Hingga kini proyek itu sudah selesai 77,54%. Sisanya dalam penyelesaian. Kami harapkan September selesai," ujar Gatot, Kamis (11/8).

Tugas lainnya, yakni mencetak sawah baru, juga terus dilakukan. Gatot mengatakan Kementan telah menyelesaikan 54% proses cetak sawah dari target seluas 132 ribu ha.

"September juga diharapkan selesai."

Menurut Data dan Informasi Kementan, hingga 2019, secara berkesinambungan, akan dicetak sawah baru sebanyak 1 juta ha.

Koordinator Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan Said Abdullah mengatakan dengan total lahan sawah yang dimiliki saat ini, yakni 8,2 juta ha, Indonesia sebetulnya mampu swasembada beras. Artinya, dari sisi lahan, pemerintah sejatinya tidak lagi memiliki masalah.

"Tinggal dijaga saja agar tidak berkurang."

Ia menyebutkan, jika 1 ha sawah saja bisa menghasilkan 5 ton padi, target 70 juta ton padi per tahun bukan hal mustahil.

"Sedangkan kebutuhan masyarakat Indonesia hanya 27 juta sampai 30 juta ton. Kita tidak perlu lagi impor," ujar Said.

Selain memperkuat infrastruktur produksi, untuk mencapai kedaulatan pangan, infrastruktur pasar juga harus didorong.

"Seperti penyediaan gudang-gudang penyimpanan di wilayah yang menjadi sentra supaya hasil produksi tersimpan dengan aman."

Intinya, menurut Said, harus ada sinergi antarlembaga pemerintahan untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

"Harus ada koordinasi. Selama ini kelemahan kita memang ada di koordinasi. Ego sektoral itu harus dilepas."

Peran Bulog

Dalam implementasinya, pemerintah menunjuk Perum Bulog sebagai eksekutor, baik dalam menjaga persediaan pangan maupun stabilisasi harga, khususnya untuk tiga komoditas utama, yakni beras, jagung, dan kedelai.

"Sesuai dengan penugasan Perpres 48/2016, kami bertugas mengelola komoditas itu. Saat ini beras dan jagung peraturannya sudah ada, tinggal tunggu kedelai yang masih disusun," ujar Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu, akhir pekan lalu.

Bulog mengaku siap menjalankan tugas itu, bukan saja karena punya pengalaman panjang mengurusi pangan, melainkan juga dari infrastruktur yang mereka miliki.

"Kami memiliki 1.500 titik gudang yang memiliki daya tampung hingga 4 juta ton."

Untuk alat giling padi, Bulog memiliki 115 mesin penggilingan dengan kapasitas masing-masing 30 ton.

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengungkapkan, kendati infrastruktur cukup telah dimiliki, penambahan, perbaikan, dan peningkatan tetap harus dilakukan. (E-4)