Agar Konektivitas tidak Terputus

INDONESIA merupakan satu-satunya negara kepulauan di dunia yang terdiri dari 17 ribu pulau. Karena itu, diperlukan sebuah konektivitas yang tidak terputus agar jalur pergerakan manusia dan barang menjadi lebih cepat dan efisien.

“Yang terpenting saat ini ialah membangun pelabuhan-pelabuhan perintis sebagai awal dari konektivitas laut,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia.

Ia memaparkan konektivitas antarpulau akan membuat roda perekonomian berjalan sekaligus membuat harga barang pun semakin murah, khususnya untuk daerah yang berada di perbatasan serta pulau-pulau terluar.

“Gambaran di sana, masyarakat di kawasan itu kesulitan mencari akses penghubung dari daerah satu ke daerah lainnya,” ungkapnya.

Karena itu, sambung Yudi, Komisi V DPR mendorong pemerintah untuk memperbanyak pelabuhan-pelabuhan perintis. Begitu juga dengan pengembangan bandara-bandara untuk menjangkau pulau-pulau terluar agar bisa dimasuki pesawat-pesawat berukuran besar.

Menurut Yudi, di sektor perhubungan terutama laut, Komisi V DPR mendorong adanya subsidi-subsidi dalam mengembangkan pelabuhan sementara untuk sektor penerbangan, poin yang menjadi kunci ialah perbaikan bandara-bandara perintis agar bisa dimasuki pesawat-pesawat yang lebih besar jika dibandingkan dengan pesawat ATR.

“Pulau terluar dalam konteks perhubungan itu berbeda dengan perbatasan. Kalau terluar itu konektivitasnya, ya pemerintah harus mencatat potensi-potensi lokal di daerah itu agar ada pergerakan ekonominya,” kata Yudi.

Di satu sisi, pemerintah telah berencana menyerahkan pengelolaan seluruh pelabuhan kepada badan usaha milik negara (BUMN).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya ingin memprivatisasi kegiatan di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, II, III, dan IV sehingga akan terbagi posisi yang jelas antara pemerintah dan BUMN.

“Beberapa pelabuhan di Pelindo I-IV dikelola dua instansi, Kementerian Perhubungan (melalui unit pelaksana teknis/UPT) dan Pelindo. Kami upayakan pelabuhan-pelabuhan itu kami serahkan seluruh pengelolaannya ke Pelindo,” ujar Budi sebelum rapat koordinasi di Kementerian BUMN, Jakarta, pekan lalu. (Adi/J-1)