Membangun demi Kebanggaan Bangsa

PEMERINTAH diharapkan memberikan perhatian ekstra kepada pembangunan di daerah perbatasan. Pembangunan bisa memberi kebanggaan menjadi bangsa Indonesia.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi NasDem Ari Yusnita antara lain menyoroti percepatan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. “Agar mereka merasakan hak dan bangga menjadi warga negara Indonesia,” ujarnya.

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie pernah meminta BUMN agar turut berinvestasi di provinsi termuda itu. Irianto mengatakan Kalimantan Utara saat ini sedang mempromosikan 10 pembangunan infrastruktur seperti prasarana jalan, jembatan, dan telekomunikasi di perbatasan.

Ia menjelaskan peluang BUMN untuk ikut berpartisipasi membangun pabrik pupuk termasuk amoniak sangat terbuka karena Kalimantan Utara memiliki potensi gas yang sangat besar.

Selain itu, untuk pengembangan bandara perintis di perbatasan, yakni Bandara Sebatik dan perpanjangan runway bandara internasional di Tarakan dan Tanjung Harapan Tanjung Selor.

Lalu, ada pembangunan pelabuhan dan dermaga di tujuh lokasi seperti di Pesawan, Bulungan, Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, Malundung, Tarakan, Sebatik Nunukan, Bebatu, Tana Tidung, dan pelabuhan internasional Tanah Kuning, Bulungan.

Selanjutnya, pembangunan Jembatan Bulan (Bulungan-Tarakan), pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor, termasuk pembangunan infrastruktur listrik PLTMG 31 Mw dan PLTA 10.060 Mw.

Provinsi termuda Indonesia yang disahkan pada Oktober 2012 itu juga mengundang BUMN untuk mengembangkan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning di Kabupaten Bulungan.

Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR pada tahun lalu mengatakan bangsa ini masih menghadapi peperangan nonfisik, yakni peperangan untuk memuliakan rakyat, yakni memenangi perdamaian, kesejahteraan, dan kehidupan rakyat yang bahagia.

Kemenangan itu hanya bisa diraih bila seluruh elemen bangsa bersama-sama menerapkan prinsip Trisakti yang digaungkan Presiden pertama RI Soekarno. Tiga prinsip itu ialah kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan.

Bila melihat nota keuangan 2016, tampak niat pemerintah untuk menggelorakan pemerataan alih-alih cuma mengejar pertumbuhan. Kuat kesan pemerintah ingin betul-betul membangun negeri ini dari wilayah pinggiran atau daerah.

Dengan demikian, di bawah era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, beragam proyek di daerah terus bergerak, seperti pembangunan jalan tol yang diproyeksikan akan menyambungkan seluruh Pulau Jawa bahkan terkoneksi dengan Pulau Sumatra. Selain itu, pembangunan jalur kereta api di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, pembangunan waduk, pelabuhan, dan bandara.

Pemerintah juga menggiatkan pembangunan pembangkit listrik di berbagai pelosok Tanah Air dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan listrik di seluruh daerah, pembangunan pasar, pendirian kawasan ekonomi khusus serta kawasan industri di luar Pulau Jawa, khususnya untuk industri pertanian dan pertambangan.

Buka isolasi
Pemerintah juga terus berupaya membuka keterisolasian wilayah perbatasan. Selain membenahi pos lintas negara, jalan akses serta jalan paralel yang menghubungkan wilayah perbatasan dibangun.

Pembenahan dan pembangunan tersebut diharapkan bisa menjadikan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Untuk mendorong hal tersebut, pemerintah menetapkan beberapa kawasan perbatasan di Kalimantan Barat sebagai pos logistik berikat (PLB).

Fasilitas ini ditargetkan mampu mendongkrak aktivitas ekspor-impor di Kalimantan Barat. Eksportir maupun importir bisa menyimpan langsung barang di perbatasan sehingga menekan biaya produksi dan distribusi.

“Mereka juga bisa menikmati fasilitas <>tax holiday (bebas pajak) selama jangka waktu tertentu, terutama investor asing,” kata Kepala Kanwil Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat Saifullah Nasution.

Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menilai kebijakan tax holiday yang diberlakukan di PLB ialah bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah. Itu sekaligus membuka peluang investasi dan meningkatkan kesejahteraan warga setempat.

“Jika ekspor-impor berimbang, ekonomi akan naik. Pendapatan pun meningkat dan kemiskinan berkurang,” jelasnya. (VR/RO/Adi/N-1)