Susut Sawah Bukan Kiamat

SECARA kasatmata, sudah banyak area persawahan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang berubah fungsi menjadi perumahan, industri, dan bahkan kuburan modern. Predikat lumbung padi nasional pun mulai diragukan untuk tetap tersemat di daerah ini.

Namun, jangan pernah tanyakan soal keraguan itu kepada Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. Perempuan ini kukuh mengklaim predikat lumbung padi belum pergi.

“Karawang masih memiliki 97 ribu hektare lahan teknis. Dengan lahan seluas itu, kami masih akan mampu mempertahankan predikat sebagai lumbung padi,” tuturnya.

Cellica mengakui sejak 1990 lahan sawah di Karawang sudah digerogoti untuk kawasan permukiman. “Tapi, luasnya relatif kecil, sekitar 0,7% per tahun,” tandas penyandang gelar dokter itu.

Di Karawang, dalam lima tahun terakhir, alih fungsi lahan telah menggerus 15 ribu-17 ribu hektare sawah menjadi permukiman dan industri. Karena itu, sejak tahun lalu, dari 97 ribu hektare yang tersisa, pemimpin di daerah ini mematok lahan abadi seluas 87 ribu hektare.

Tidak hanya di Karawang. Seperti diungkapkan Kepala Badan Karantina, Kementerian Pertanian, Banun Harpini, alih fungsi lahan pertanian di Jawa Barat merupakan yang tertinggi di Indonesia. Di sisi lain, mencari lahan pertanian baru di Tatar Pasundan bukan perkara mudah.

“Ada penambahan lahan pertanian baru, hanya sekitar 200 hektare di Tasikmalaya dan 75 hektare di Sumedang,” paparnya.

Angka itu tentu saja tidak seimbang dengan pengikisan lahan pertanian yang terjadi di provinsi ini. Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat mencatat pada 2010 lahan sawah mencapai 961.833,48 hektare. Namun, sampai akhir 2015, lahan sawah hanya tersisa 868 ribu hektare. Artinya, luas lahan pertanian yang beralih fungsi sudah lebih dari 60% dari luas Kota Bandung yang luasnya mencapai 167,67 kilometer persegi.

“Untuk menjaga ketahanan pangan, solusinya ialah meningkatkan produktivitas, salah satunya dengan menjaga pasokan air,” lanjut Banun.

Luas tambah tanam
Untuk mengatasi keterbatasan lahan pertanian, Kementerian Pertanian tahun ini meluncurkan program Luas Tambah tanam. Di Jawa Barat, program ini ditargetkan bisa membuat panen menjadi tiga kali setahun.

“Dengan program ini, masa jeda antara panen dan tanam hanya 15-20 hari. Dengan panen tiga kali, produksi padi di Jawa Barat bisa meningkat 5%-15%,” ungkap Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Tahun lalu, provinsi itu menghasilkan 11.373.144 ton gabah kering giling atau setara dengan 7.135.511 ton beras.

Kementerian Pertanian menargetkan program Luas Tambah Tanam (LTT) di Jawa Barat pada 2016 sebesar 2,18 juta hektare. Upaya peningkatan indeks pertanahan menjadi tiga kali dilakukan dengan mengoptimalkan ketersediaan air Waduk Jatigede, di Kabupaten Sumedang, sehingga wilayah Majalengka, Sumedang, Indramayu, Cirebon, Karawang, dan Subang bisa panen tiga kali dalam satu tahun.

Tahun ini, musim kemarau basah juga membuat masalah keterbatasan lahan agak teratasi. Petani di banyak daerah mengaku diuntungkan dengan tetap datangnya hujan meski matahari bersinar terang.

Di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya, pada masa tanam kali ini, luas lahan tanam padi meningkat hingga 2.000 hektare.

“Tahun lalu pada periode ini, petani menanam di lahan seluas 49 ribu hektare. Musim tanam sekarang, luas tanam bisa mencapai 51 ribu hektare,” kata Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Kabupaten Sleman, Edy Sri Harmanto.

Cetak sawah baru
Sejumlah daerah di luar Pulau Jawa masih memilih mencetak sawah baru untuk mendukung ketahanan pangan. Di Sumatra Barat, misalnya, pemerintah daerah menargetkan akan membuat 600 hektare sawah baru di tahun ini.

“Selama ini Sumatra Barat sudah tercatat sebagai daerah sentra padi nasional. Namun, kami tetap mencetak sawah baru untuk menggenjot produksi padi,” kata Plt Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumatra Barat, Besli.

Produksi gabah kering giling daerah ini rata-rata mencapai 2,5 juta ton per tahun. Angka itu berarti surplus 700 ribu ton beras.
Dalam 10 tahun terakhir, Sumatra Barat sudah mencetak sekitar 5.000 hektare sawah baru. Tahun ini, 600 hektare sawah baru akan dicetak pemda bersama TNI dan masyarakat. “Pemerintah pusat mendanai program ini. Setiap 1 hektare biayanya Rp16 juta,” lanjut Besli.

Tidak sembarang lahan bisa menjadi sawah baru. Ada tiga persyaratan utamanya, yakni ketersediaan sumber air, ada petani yang mau bekerja di sawah, dan lahan tidak terikat aturan, seperti hutan lindung.

Biaya dari pemerintah pusat juga dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, untuk mencetak 100 hektare sawah baru. Ada lima desa yang dipilih, yakni Desa Kimakama, Laranwutun, Bean, Atadei, dan Nagawutun.

“Selain 100 hektare yang sudah siap, kami juga tengah menginvestigasi bakal lahan sawah baru seluas 50 hektare,” kata Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Lembata, Bediona Felix. (CS/EM/AU/YH/PT/Ant/N-2)