Supaya para Pencari Ikan Lebih Sejahtera

SUDAH satu bulan Masif, 46, tidak melaut karena cuaca buruk. Namun, nelayan di Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat, itu masih mampu bertahan hidup, bahkan membiayai sekolah anak-anaknya.

Ternyata dia mampu bertahan bukan karena tabungannya sudah menumpuk di bank. “Saya sudah berutang banyak kepada rentenir,” paparnya.

Masif tidak sendiri. Di Patimban ada sekitar 300 nelayan yang seluruhnya tidak bisa melaut karena cuaca buruk di perairan pantura. Sambil menjalani nasib, mereka hanya bisa memperbaiki jaring dan mesin perahu.

Kemiskinan dan nasib para nelayan, yang makin terpuruk karena cuaca buruk, tidak membuat pemerintah daerah memberi perhatian lebih kepada mereka. Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, misalnya, mengaku tidak mengalokasikan anggaran khusus bagi nelayan yang tidak bisa melaut akibat gelombang tinggi. “Kami hanya bisa membantu jika kondisinya sudah darurat. Bantuan bisa dikoordinasikan dengan dinas sosial dan badan ketahanan pangan,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, Abdul Kodir.

Kondisi serupa juga dialami nelayan di Cilacap, Jawa Tengah. Cuaca buruk membuat 8.000-an nelayan dari total 14 ribu nelayan di sana menganggur.

“Bantuan dari pemerintah daerah nihil. Sebagian nelayan terpaksa berganti profesi sementara menjadi buruh bangunan atau kerja serabutan lain,” ungkap Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Cilacap, Teuku Iskandar Muda.

Ketua Komisi IV DPR Edhy Wibowo mengakui, sampai saat ini, tingkat kesejahteraan nelayan di berbagai daerah masih jauh dari harapan. Kebanyakan nelayan hidup pas-pasan.

“Karena itu, saya berharap, Menteri Kelautan dan Perikanan dapat lebih memperhatikan nelayan. Sebaiknya, anggaran kementerian diarahkan untuk nelayan dan tidak disalurkan untuk proyek yang tidak berhubungan langsung dengan nelayan,” paparnya.

Dengan penghematan anggaran yang dicanangkan pemerintahan saat ini, dia mengakui, Menteri Susi dihadapkan kepada dua opsi, yaitu memodernisasi pengawasan atau memperbaiki taraf kesejahteraan nelayan tradisional di daerah-daerah.

Asuransi nelayan
Sejak dipercaya Presiden Joko Widodo memimpin persoalan kelautan dan nasib nelayan, Menteri Sudi Pudjiastuti melakukan gebrakan kebijakan antipencurian ikan. Menteri yang sejak kecil hidup di pinggir Pantai Pangandaran, Jawa Barat, itu membentuk Satgas Pemberantasan Illegal Fishing sejak Desember 2014.

Dalam dua tahun bertugas, satgas ini telah menangkap ratusan kapal pencuri ikan. Sebanyak 176 kapal di antaranya sudah ditenggelamkan.

Kebijakan Susi yang juga pronelayan ialah moratorium perizinan kapal eks asing dan bongkar muat barang di tengah laut.

Saat ini, di Indonesia ada 2,7 juta nelayan. Setiap nelayan yang meninggal saat beraktivitas menangkap ikan telah mengantungi asuransi sehingga akan mendapat santunan hingga Rp200 juta. Untuk yang mengalami cacat tetap, santunan mencapai Rp100 juta dan biaya pengobatan Rp20 juta.

Selain aktivitas menangkap ikan, nelayan yang meninggal karena sebab lain memperoleh asuransi Rp160 juta, yang cacat tetap Rp100 juta, dan biaya pengobatan Rp20 juta.

“Kami tidak mengasuransikan anak buah kapal karena mereka sudah diasuransikan perusahaan pemilik kapal,” lanjut Menteri.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Ridwan sangat mendukung kebijakan pemerintah itu. “Asuransi itu membuat nelayan tenang saat mencari ikan.”

Industrialisasi perikanan
Sebagai mitra pemerintah, Kamar Dagang dan Industri sepakat kebijakan sang menteri sudah tepat dan mampu membawa angin segar bagi nelayan. Gerakan pemberantasan pencurian ikan dan pencabutan izin bongkar muat di tengah laut membuat kerugian negara yang dulu mencapai triliunan rupiah per tahun bisa ditekan.

“Kebijakan menteri di hulu industri perikanan sudah banyak membawa kemajuan,” papar Wakil Ketua Umum Kadin Andi Rukman Karumpa.

Namun, di hilir, ia belum melihat ada geliat yang berarti. Saat pencurian ikan berkurang dan produksi melambat, banyak nelayan yang menganggur.

Andi pun meminta Menteri Susi menelurkan kebijakan industrialisasi perikanan secara intensif, sistematis, dan integratif. Penghiliran dilakukan dengan penyediaan kapal dan alat tangkap, penebaran benih ikan, pembangunan cold storage, serta pembangunan pasar ikan terintegrasi.

Keinginan itu bukan tidak pernah dipikirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja mengaku kementerian telah membangun lima sentra kelautan dan perikanan terpadu di Pulau Simeuleu, Natuna, Tahuna, Samlauki, dan Merauke. (BB/LD/Ant/N-2)