Daerah Bersiap meski tidak Serentak

SEBAGAI sebuah ikhtiar untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, terutama pada pendidikan dasar dan menengah, keberadaan Kurikulum 2013 (K-13) diharapkan mampu mendongkrak kompetensi guru dan anak didik. Pemangku kebijakan pendidikan di daerah pun tengah bersiap untuk menerapkan K-13 yang dinilai banyak pihak akan menumbuhkan siswa untuk mampu berpikir secara analitis dan lebih aktif.

Sejauh mana kesiapan daerah, dalam praktiknya tidak semuanya telah seratus persen siap atau menyatakan kesanggupan untuk menerapkan K-13.

Hal itu mereka akui karena ada disparitas antardaerah terkait dengan kesiapan di bidang sarana dan prasarana pendidikan sebagai pendukung, termasuk masalah konpetensi guru. Namun, yang lebih penting, pihak sekolah di daerah terus berlomba untuk bisa menerapkan K-13 meski dilakukan secara bertahap.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Joko Wahyono, misalnya, menyatakan pihaknya akan memulai menerapkan Kurikulum 2013 di seluruh jenjang pendidikan mulai tingkat TK hingga SMA (sederajat).

“Ada 104 sekolah yang mulai menerapkan Kurikulum 2013 tahun ini, tetapi penerapannya hanya pada kelas pemula, seperti kelas 1 SD, IV SD, VII SMP, dan X SMA/SMK,” kata Joko di Nanga Pinoh, Melawi.

Salah satu penyebab keterlambatan Nanga Pinoh menerapkan K-13 ya ialah buku penunjang dari pusat yang digunakan sebagai pegangan dan panduan guru dan siswa baru mereka terima pada 2014. “Namun, guru mata pelajaran di setiap sekolah sudah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan sebelum tahun ajaran 2016-2017.”

Lain halnya dengan kesiapan Dinas Pendidikan Kota Padang, Sumatra Barat, yang menyatakan penerapan K-13 telah mencapai 25% dari keseluruhan sekolah yang ada di daerah itu. “Sekolah di Kota Padang yang telah menerapkan K-13 di antaranya pada tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK,” kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Padang, Barlius, di Padang.

Upaya untuk terus mendorong sekolah menerapkan K-13 di antaranya dengan memberikan pelatihan dan penguatan kompetensi guru.

Menurut Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Dikbud Sumbar, Nasmeri, untuk peningkatan mutu pendidikan di Sumbar para guru mendapatkan pelatihan penerapan K-13. “Seluruh guru pengampu K-13 kami bekali lewat pelatihan dan bimbingan teknis agar ada peningkatan kompetensi mereka,” ujarnya.

Diharapkan, dengan adanya bimbingan teknis, kompetensi guru semakin meningkat sehingga dapat mengajar anak didik dengan lebih baik dengan model K-13. Kesanggupan untuk menerapkan K-13 juga disampaikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari, Papua Barat, dengan menunjuk sembilan sekolah untuk menerapkan K-13 pada tahun ajaran 2016-2017.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Manokwari Barnabas Dowansiba menyatakan pihaknya segera mengadakan persiapan-persiapan khusus agar penerapan kurikulum yang baru tersebut berjalan lancar.

Dia menyebutkan sembilan sekolah yang ditunjuk, yaitu 2 SD, 6 SMP, dan 1 SMA. “Sembilan sekolah itu kami nilai sudah cukup mampu.” Karena itu, Barnabas berharap pada tahun ajaran berikutnya K-13 bisa diterapkan di sekolah-sekolah lain.

Peran guru
Kurikulum 2013 yang merupakan pengganti Kurikulum 2006 (KTSP) ialah bagian dari sistem pendidikan nasional yang integral. Di balik penerapan K-13, sebenarnya ada tiga pekerjaan mendasar yang harus dikerjakan seluruh stakeholder pendidikan, yakni kualitas pendidikan, akses pendidikan, dan penyiapan generasi siap kerja.

Tiga pekerjaan besar itulah yang kini sedang diamanatkan Presiden Joko Widodo kepada seluruh pelaku pendidikan tak terkecuali pemerintah daerah.

“Kalau akses pendidikan itu terkait keberpihakan kita pada masyarakat miskin, sedangkan penyiapan generasi siap kerja itu bagaimana melakukan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja, bukan cuma memperbanyak SMK tanpa laboratorium,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy belum lama ini.

Praktisi pendidikan Zainuddin Maliki juga menguatkan pemikiran bahwa gurulah yang sangat menentukan kualitas pendidikan.

“Itu genuine (murni) dalam pendidikan. Karena itu, PII Jatim siap menjadi bagian dari solusi untuk peningkatan kualitas pendidikan itu,” kata Ketua Dewan Pendidikan Jatim selama dua periode itu.

Untuk meningkatkan kompetensi guru itu, ia menyarankan perlunya pelatihan guru dilakukan secara rutin dan berjenjang, jumlah mata pelajaran perlu dikurangi dari 12 menjadi 7-8 mata pelajaran saja, serta pembelajaran secara kolektif, team teaching.(Ant/H-1)