Pembenahan Ekosistem Gambut Terus Berjalan

KEBERADAAN lahan gambut dengan luas mencapai 10,8% dari luas daratan atau sekitar 20,6 juta hektare lahan di Indonesia sebenarnya anugerah. Tak mengherankan ekosistem gambut menjadi bagian terpenting dari upaya pelestarian hutan Indonesia.

Namun, sayang, sejauh ini Indonesia kurang fokus dan masih minim memanfaatkan lahan gambut untuk menopang kesejahteraan warga tanpa harus mengorbankan ekosistem gambut itu. Sebaliknya, hingga 2015, lahan gambut dianggap sebagai pembawa petaka dari setiap kasus kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya.

“Gambut memang menjadi salah satu yang harus fokus untuk dibenahi,” ujar Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Raffles B Panjaitan.

Dibentuknya Badan Restorasi Gambut (BRG) pada pemerintahan Joko Widodo merupakan angin segar terkait dengan pembenahan lahan gambut yang sebagian sudah telanjur rusak. Kerja besar menanti, apalagi Presiden Jokowi telah meminta BRG dalam lima tahun harus merestorasi lahan seluas 2 juta hektare.

Untuk itulah, BRG yang baru seumur jagung bertekad mengedepankan restorasi di lahan-lahan gambut yang telah terbakar hebat, terutama pada kejadian 2015, sekaligus mencegah kembali terulangnya kebakaran lahan tersebut pada kemarau tahun ini. “Memang banyak lahan gambut, tapi yang diutamakan direstorasi atau pengembalian/pemulihan kepada keadaan semula yang sudah terbakar tahun lalu,” kata Deputi Perencanaan dan Kerja Sama BRG, Budi S Wardhana, belum lama ini.

Pemulihan lahan yang sudah terbakar itu cukup penting karena berdasarkan pengalaman, bila musim kemarau akan muncul titik api dan otomatis kebakaran bisa terulang kembali.

Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan, Myrna A Safitri, mengatakan, selain merestorasi gambut untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, BRG memandang perlu membentuk Desa Peduli Gambut. Masyarakat desa yang memiliki lahan gambut diharuskan berpartisipasi dan bertanggung jawab untuk mencegah supaya area mereka tidak terbakar. “Untuk tahap pertama ini akan direstorasi lahan gambut seluas 600 hektare yang tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk Sumatra Selatan,” ujar Sekretaris BRG, Hartono Prawiraatmadja.

Perbaikan tata air juga menjadi program yang tengah fokus dilakukan BRG lewat bekerja sama dengan Kementerian LHK untuk menurunkan risiko terbakarnya lahan gambut. Hal itu dilakukan dengan tujuan menjaga kandungan air yang terdapat dalam gambut pada saat musim kemarau serta guna menjaga ketersediaan air pada saat terjadi karhutla untuk keperluan operasi pemadaman.

Saat ini pembangunan sekat kanal, embung air, dan sumur bor terus dilakukan di berbagai wilayah yang rawan terbakar. Di antaranya Kalimantan Tengah, Riau, Kalimantan Selatan, dan Jambi. Selanjutnya, pembangunan juga akan dilakukan di beberapa wilayah, yaitu Kalimantan Barat dan Sumatra Selatan.

Dukungan masyarakat
Target restorasi yang sangat luas itu akan mustahil dicapai BRG tanpa ada dukungan dari masyarakat. Kepala BRG Nazir Foead mengakui peran strategis masyarakat sehingga BRG mengadakan kemitraan dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil di tingkat tapak.

Selain menjaga lahan gambut agar tidak kering, masyarakat oleh BRG juga dilibatkan dalam pembuatan sumur bor seperti di Kalimantan Tengah dan Riau.

Target pembangunan sumur bor dengan fasilitas lengkap yang ingin dibangun pada 2016 mencapai 4.000 unit, sedangkan ada 60 sekat kanal yang telah dibangun bersama masyarakat. Rencananya, 200-300 sekat akan dibangun pada 2016.

BRG saat ini juga tengah membangun pembibitan dengan kapasitas 24 ribu bibit dengan demo penanaman 80 hektare. Sementara itu, kegiatan konsultasi dan identifikasi masyarakat di 60 desa di Kalimantan Tengah juga sedang berlangsung, lalu dalam waktu dekat di Riau dan Sumatra Selatan dengan tambahan sekitar 40 desa. Dukungan masyarakat sangat penting, baik di tingkat tapak, pelaku usaha, maupun kelompok masyarakat sipil dalam penyelamatan ekosistem gambut.

Untuk lebih memberikan makna yang terintegrasi, BRG selain menggandeng perguruan tinggi di dalam negeri juga merintis kerja sama dengan Universitas Kyoto dan Universitas Hokkaido asal Jepang. Salah satu poin kerja sama ialah pengembangan alat deteksi tingkat kelembapan lahan gambut untuk menghindari kebakaran lahan.

Menurut Nazir Foead, nilai kerja sama ialah US$3 juta yang berbentuk dana hibah dari pihak Jepang. Uang untuk pembuatan alat berupa mikrocip untuk memantau kadar air pada lahan gambut. Alat itu akan mengirimkan notifikasi soal keadaan kelembapan lahan gambut. Dukungan riset dan kerja sama internasional diperlukan untuk memberikan basis ilmiah yang kuat pada restorasi. (Nov/Pol/H-1)