Pembangunan di Mana-Mana

SEIRING dengan arah pembangunan yang tidak sekadar mengejar pembangunan, tetapi juga pemerataan, beragam proyek pembangunan di berbagai daerah terus berlangsung. Seperti di Sulawesi Utara, proyek jalan Tol Manado-Bitung terus digenjot. Apalagi, pada 2016, dana yang telah dikucurkan untuk proyek ini mencapai Rp2,9 triliun.

“Dari Rp2,9 triliun selain APBN 2016, juga dana pendamping. Rinciannya, untuk anggaran fisik KM 0-7 menghabiskan Rp1,2 triliun dan untuk KM 7-14 menelan anggaran Rp1,7 triliun. Ini dikerjakan pada2016,” kata Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional XV Atyanto Busono saat di Manado, Sulawesi Utara.

Dia menjelaskan jalan Tol Manado-Bitung sepanjang 39 km dengan lebar 40 meter itu akan melewati wilayah Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Bitung.

Menurut dia, selain untuk menanggulangi kepadatan arus lalu lintas, ruas tol itu juga menunjang program pemerintah pusat yang menetapkan Kota Bitung sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK). “Jalan tol ini menjadi jalur alternatif sebab kondisi arus lalu lintas di ruas jalan Manado-Bitung sudah sangat padat,” ujar Atyanto.

Dia menjelaskan, sejauh ini proses pembebasan lahan untuk KM 0-7 sudah mencapai 94%, sedangkan KM 7-14 sudah 28%. Untuk pembebasan lahan dibiayai Kementerian Pekerjaan Umum lewat APBN dan tidak lagi membebani APBD.

“Pada tahun ini, kami akan menyelesaikan 14 km dari total 39 km yang harus dikerjakan. Secara keseluruhan, pengerjaan fisik Tol Manado-Bitung sepanjang 39 km mencapai Rp6,2 triliun,” jelasnya.

Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat, sedang menyiapkan lahan untuk pembangunan rel kereta api Sorong-Manokwari.

Dia menjelaskan rel kereta api itu akan menjadi transportasi alternatif selain pesawat dan kapal laut di Papua dan Papua Barat. “Dengan pembangunan rel kereta api bisa membantu rakyat karena menjadi pilihan biaya transportasi murah dan terjangkau,” terang Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong Kenau Umar.

Lanud Wirasaba
Panglima Komando Operasi TNI AU (Pangkoopsau) I Marsekal Muda Yuyu Yutisna saat mengunjungi Pangkalan TNI-AU (Lanud) Wirasaba di Purbalingga, Jawa Tengah, mengaku mendukung untuk menjadikan lanud sebagai bandara komersial.

“Sebetulnya bukan tugas utama jajaran kami, yang berwenang adalah pemerintah. Tetapi, sepanjang kegiatan itu ujungnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat, tentu saya akan dukung,” kata Yuyu.

Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Istanto Sugondo mengatakan luasan Lanud Wirasaba saat ini mencapai 115,04 hektare (ha).

“Berbagai fasilitas yang telah tersedia adalah landasan pacu sepanjang 850 meter dan lebar 50 meter serta bahu jalan kanan dan kiri selebar 30 meter,” katanya.

Istanto mengatakan fasilitas lainnya ialah jalur menuju tempat parkir pesawat, tempat parkir pesawat, jalur darurat, pemandu lalu lintas udara (PLLU) dan penerangan, peralatan komunikasi, serta tempat avtur dan avigas.

“Sedangkan untuk master plan Ditjen Perhubungan Udara, nantinya landasan pacu akan mencapai panjang 1.500 meter x 30 meter sehingga diharapkan pesawat jenis ATR 72-500 dengan jumlah penumpang 70 orang bisa mendarat,” ujarnya.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengaku masih menunggu keputusan Kementerian Perhubungan mengenai rencana pembangunan bandara di Bali Utara.

Sejauh ini, lanjut Pastika, ada dua perusahaan berminat untuk membangun. Mereka ialah Airport Kinesis Canada (AKC) dan PT Bali Pembangunan Mandiri (PBM).

PT PBM memandang lokasi terbaik pembangunan bandara di Kubutambahan, sedangkan AKC menawarkan pembangunan di atas laut di Kecamatan Kubutambahan.

Secara terpisah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus berupaya mempercepat pembangunan jembatan Musi IV di Palembang, Sumatra Selatan.

Sejak rencana pembangunan pada tahun lalu, pengerjaannya hingga kini baru 5%. Untuk itu, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah III berupaya mengebut pengerjaan jembatan tersebut karena targetnya pada awal 2018.

“Kita kejar pengerjaannya. Saat ini untuk lahan sudah 100% selesai. Baik hulu dan hilir sudah tak lagi ada masalah, tinggal mobilisasi alat dan pengerjaan saja,” ucap Kepala Satuan Kerja Metropolis BBPJN Wilayah III, Gunawan.

Dia mengakui pembangunan jembatan itu akan mengenai sejumlah bangunan dan lahan milik masyarakat serta pemerintahan.

Gunawan optimistis penyelesaian pembangunan jembatan Musi IV itu akan sesuai dengan targetnya. Pada akhir tahun ini diyakini progres pengerjaan bisa mendekati 50% dan dikejar akhir 2017 mendekati 100%, sehingga awal 2018 hanya tinggal finishing.

“Ini dikejar sebelum Asian Games 2018. Jika mobilisasi alat sudah semua, akan lebih cepat. Kemarin terkendala dana yang belum maksimal. Pada awal 2016, ada kucuran dana Rp75 miliar. Karena kurang, pertengahan tahun ini ditambahkan kembali Rp100 miliar.”

Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan BBPJN Wilayah III untuk mempercepat pembangunan jembatan Musi IV di Palembang. Keberadaan jembatan itu mampu membantu mengurai kemacetan di Jembatan Ampera Palembang. “Jika jembatan Musi IV selesai, masyarakat akan memiliki alternatif jembatan untuk menuju pusat kota,” tandasnya. (AT/DW/MS/LD/OL/N-1)