Ketika Kekayaan Tambang tidak Bisa Diandalkan

PEMERINTAH daerah yang selama ini mengandalkan kekayaan perut bumi sudah harus bekerja keras agar bisa meraih pendapatan daerah.

Seperti Kalimantan Selatan, yang sempat menempati posisi kedelapan untuk daerah dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia di saat tingginya harga jual batu bara dunia.

Hanya, seperti dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel M Jasran di Banjarmasin, seiring dengan anjloknya harga batu bara di pasar dunia, pertumbuhan Kalsel menjadi berada di urutan 27 dari seluruh provinsi di Indonesia.

“Daerah-daerah penghasil tambang saat ini terpuruk, termasuk Kalsel. Kondisi terpengaruh oleh sektor pembangunan,” kata dia.

Menurut Jasran, perlambatan ekonomi terjadi sejak 2012. Bila di masa kejayaan hasil tambang Kalsel bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 6%-7% per tahun, sejak 2012 merosot hingga pada 2015 tingkat pertumbuhan ekonomi Kalsel hanya 3,84%.

Persoalan lainnya, tambah Jasran, ialah kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat yang mana Rp68 triliun di antaranya transfer untuk daerah.

“Kondisi ini menjadi warning bagi pemerintah daerah. Kalsel saat ini sudah memasuki lampu kuning dan menghadapi berbagai persoalan serius untuk ditangani secepatnya,” ujarnya.

Keterpurukan ekonomi berimbas pada meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, permasalahan sosial, dan terganggunya kegiatan pembangunan.

Meski demikian, lanjutnya, Pemprov Kalsel tetap memprioritaskan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, sosial budaya, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur.

Di bidang infrastruktur, target pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD 2016-2021 meliputi pembangunan jembatan, peningkatan bandara Syamsuddin Noor, jalan tol Banjarbaru-Batulicin, serta sejumlah proyek kelistrikan.

“Di tengah kondisi perekonomian yang sulit, pemerintah daerah akan menerapkan strategi pengutamaan penganggaran untuk program prioritas,” tutupnya.

Kalimantan Timur juga akan meninggalkan sektor pertambangan dan migas dan beralih menfokuskan diri pada sektor perkebunan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Sektor perkebunan
Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat dan Pencapaian MDG’s Pemprov Kaltim Eddy Kuswadi mengatakan luas lahan perkebunan di Kaltim semakin bertambah.

Selain itu, lanjut dia, pabrik olahan hasil perkebunan juga makin berkembang. Dan itu disokong dengan dipersiapkannya kawasan ekonomi khusus di daerah Maloy, Kutai Timur.

Menurut Eddy, perkebunan memiliki prospek yang sangat cerah dan sebagai salah satu sektor pengganti migas di masa mendatang. Apalagi, sektor migas merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan suatu saat potensinya akan habis dan tidak bisa diandalkan lagi.

Dia menambahkan komoditas perkebunan berskala besar yang menjadi unggulan untuk dikembangkan di Kaltim adalah kelapa sawit, karet,kakao, Kelapa, lada, kopi, kemiri, dan aren.

“Program 1 juta hektare sawit di Kaltim telah terwujud dan kini akan terus dikembangkan melalui program tahap kedua dengan luas kurang lebih 1,4 juta hektare yang ditargetkan tercapai pada 2018.

“Menjadi perhatian untuk seluruh perusahaan agar melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik karena pemprov menjamin keamanan dan kemudahan berinvestasi,” jelasnya.

Eddy melanjutkan, seiring program revitalisasi perkebunan perusahaan besar, warga diberi kesempatan untuk turut berpartisipasi dengan membangun perkebunan rakyat.

Selain itu, lanjutnya, perusahaan kelapa sawit juga ditekankan agar memperhatikan dan menjaga kondisi lingkungan sekitar sehingga tidak menimbulkan pencemaran serta memberikan perhatian maupun kepedulian melalui bantuan CSR (corporate social responsibility) dalam rangka menghindari konflik, kecemburuan sosial, dan kesenjangan ekonomi.

“Perlu merevitalisasi perkebunan melalui cara perluasan dan peremajaan perkebunan, berikut pendirian pabrik pengelolaan dan pengolahan serta mengusahakan pembangunan pelabuhan atau terminal untuk pengiriman berbagai komoditas perkebunan.” (SY/N-1)