Kiat Patroli Hadapi Keahlian Penyelundup

SELAT Malaka yang terletak di antara Semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatra (Indonesia) ialah salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia.

Selat itu membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta menghubungkan tiga dari negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, yakni India, Indonesia, dan Republik Rakyat Tiongkok. Sebanyak 50 ribu kapal melintasi Selat Malaka setiap tahunnya.

Posisi yang strategis juga membuat selat itu rawan akan tindak kriminal seperti pembajakan, terorisme, dan penyelundupan.

Di sisi lain, kondisi geografis selat yang berada di antara Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura itu, menambah kesulitan bagi aparat negara untuk membentengi gerbang masuk ke Tanah Air. Ditambah lagi, para pelaku tindak kriminal juga memiliki perlengkapan yang mumpuni ditambah kepiawaian serta kenekatan dalam beraksi.

Padahal, lanjut Evy, kemampuan patroli laut aparat Bea dan Cukai menentukan keberhasilan pengamanan hak-hak keuangan negara di pantai timur Sumatra.

“Kemampuan yang kami dapat saat pelatihan sebelum diterjunkan benar-benar berkembang. Hal ini dilatarbelakangi berkembangnya keahlian para penyelundup,” kata Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi Kanwil Ditjen Bea dan Cukai (BC) Khusus Kepulauan Riau R Evy Suhartantyo kepada Media Indonesia.

Mulai dari penyerangan yang dilakukan oleh preman bayaran hingga aksi kejar-mengejar dalam kecepatan tinggi dihadapi para petugas BC dalam mengamankan hak-hak keuangan di pantai timur Sumatra.

Guna memberangus aksi-aksi para penyelundup, pemerintah menggelar hingga tiga kali Operasi Gerhana sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Bea dan Cukai memberantas penyelundupan barang ilegal yang sudah sangat meresahkan di perairan Selat Malaka.

Evy menuturkan persiapan matang pun dilakukan pihak Bea dan Cukai, yakni patroli laut Operasi Gerhana merupakan patroli laut terpadu di bawah koordinasi Subdirektorat Patroli Laut Direktorat P2 antara Kanwil DJBC Aceh, Kanwil DJBC Sumatra Utara, Kanwil DJBC Riau dan Sumatra Barat, Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, dan KPU Bea Cukai Tipe B Batam yang meliputi 16 kantor DJBC di wilayah Sumatra dengan dukungan 29 kapal patroli DJBC dan 579 personel anak buah kapal.

“Sesama kanwil di Sumatra saling tukar-menukar informasi dan pengembangan dalam menyelamatkan kerugian negara. Pada dasarnya, petugas yang terlibat terus menerus belajar,” ujarnya.

Setelah menggelar Operasi Gerhana I dan II, cenderung menjadi lebih mudah karena setiap kanwil telah belajar banyak terkait dengan operasi gabungan. Walhasil, keterampilan dalam mencegah dan menindak juga kian terasah.

Hadang penyelundup
Hingga Operasi Gerhana III yang digelar ketiga kalinya pada 2016 oleh Bea dan Cukai berhasil mengurangi kerugian negara pada Juni dan Juli sebesar Rp9 miliar, dengan nilai barang mencapai Rp20,3 miliar dari 50 penindakan.

“Operasi gabungan ini sejak awal dicanangkan khusus untuk menghadang arus penyelundupan barang ilegal di perairan Selat Malaka. Ini adalah bentuk operasi gabungan terpadu di bawah supervisi Subdirektorat Patroli Laut Direktorat P2,” kata Kakanwil DJBC Khusus Kepri Parjiya.

Menurut dia, operasi ini sekaligus merupakan keberhasilan peningkatan koordinasi di internal Bea Cukai dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti TNI-AL dan Polri yang menghasilkan 50 kali penindakan dengan komoditas dominan rokok, bawang, dan
pasir timah.

Dari 50 penindakan yang dilakukan selama Patroli Laut Operasi Gerhana III pada 6 Juni hingga 21 Juli 2016, 24 di antaranya merupakan penindakan di bidang impor, 2 penindakan di bidang ekspor, 22 kasus pelanggaran free trade zone (FTZ), dan 2 penindakan <>human traffic (TKI ilegal).

Hasil penindakan ini meningkat 54% jika dibandingkan dengan Operasi Gerhana periode sebelumnya.
Kepulauan Riau yang memiliki kawasan daratan yang sempit dan kondisi lahan yang kurang subur menyebabkan masyarakat bergantung pada negara lain.

“Rata-rata sembako yang dinikmati masyarakat bukan berasal dari Kepri,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepri Abdullah.

Kondisi itu mendorong masyarakat membangun kerja sama di bidang perdagangan dengan Malaysia dan Singapura. Akibatnya, barang-barang asal Malaysia dan Singapura banyak dijual di Kepri.

Kapal pembawa barang dari Singapura maupun Malaysia kerap tidak bersandar di pelabuhan resmi. “Kalau makanan dan minuman yang sehat tidak apa-apa. Bagaimana dengan minuman keras beralkohol dan narkoba? Apakah ada yang bisa menjamin kapal-kapal itu tidak membawanya?” kata aktivis Komunitas Bakti Bangsa, Azwar. (Ant/N-1)