Aher Tekan Dana Pilgub Jabar

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat berupaya menekan biaya Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018 dari perkiraan menghabiskan Rp1,9 triliun.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, di Bandung, Jabar, Jumat (12/8), mengatakan perhitungan Rp1,9 triliun ialah estimasi dari kajian yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polda Jabar, dan Kodam III Siliwangi.

“Estimasi sementara Rp1,9 triliun juga melibatkan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya,” ujar pria yang kerap disapa Aher tersebut.

Akan tetapi, menurut dia, besaran itu bisa berkurang dengan menggunakan dana sharing dengan 16 kabupaten/kota di Jabar yang juga menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2018.

“Jadi kita akan gunakan dana sharing karena pilkada nya serentak. Jadi bilik suara, administrasi, honorarium, operasional, dan perangkat pemilu lain menggunakan alat yang sama,” kata Aher.

Kajian itu, jelas Aher, mengacu pada Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi Permendagri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilu Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Perhitungan tersebut juga mengacu pada surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tertanggal 19 Februari 2016 mengenai penetapan standar honorarium terhadap tahapan pemilu serentak.

Dia menjelaskan KPU dan Bawaslu Jabar mengusulkan anggaran untuk Pilkada 2017 sebesar Rp800 miliar sehingga kebutuhan untuk Pilgub 2018 bisa dikurangi dari Rp1,9 triliun menjadi Rp1,1 triliun. Selain itu, dana sharing bisa mencapai Rp200 miliar sehingga kebutuhan anggaran Pilgub 2018 bisa dikurangi lagi menjadi Rp900 miliar.
“Jadi untuk 2018 lebih ringan. Kita akan cicil di anggaran 2017, mungkin di perubahan. Angka terakhir ini bukan perkiraan, tidak ada minus-minusan tapi sesuai dengan kebutuhan,” kata Aher.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat 2008-2013 yang mendampingi Aher, Dede Yusuf Macan Effendi atau yang dikenal dengan Dede Yusuf, mengaku belum memikirkan untuk kembali berlaga di pilgub Jabar.

Dalam periode 2008-2013, Dede Yusuf ialah kader PAN. Akan tetapi, pada 2013, dia beralih ke Partai Demokrat dan maju sebagai calon gubernur pada Pilgub Jabar 2013 berpasangan dengan Lex Laksamana.

“Wangsitnya belum turun. Wangsit itu dari hasil istikarah dan dari Ketua Umum (Partai Demokrat),” kata Dede yang menjabat Ketua Gerakan Pramuka Kwarda Jabar.
Dia juga memandang untuk membangun sebuah daerah tidak harus melalui pilkada, terlebih saat ini dirinya menjabat Ketua Komisi IX DPR.

Realistis

Ketua DPW Partai NasDem Banten Wawan Iriawan menjelaskan Partai NasDem masih melakukan survei untuk menentukan calon gubernur dan wakil gubernur Banten dalam Pilgub 2017.

“Partai NasDem adalah partai yang realitis. Kalau memang hanya bisa mencalonkan kader untuk orang nomor dua (wakil gubernur), kenapa harus memaksa menjadi nomor satu (gubernur)?” kata Wawan. Yang pasti, dirinya siap untuk maju bila dikehendaki partai. (RS/DW/PO/WB/Ant/N-1)