Menteri ATR Bantu Atasi Kekeringan

UPAYA membantu warga mengatasi dampak kekeringan tidak hanya dilakukan aparatur di daerah. Di tingkat pusat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) juga berusaha membantu dengan menyediakan sumber air. Pada Rabu (5/8), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan mengeluarkan surat instruksi No 5/Ins/VIII/2015.

Isinya tentang Penyediaan Sumber Air di Atas Tanah Negara, Tanah Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB). "Instruksi ini dikeluarkan untuk membantu masyarakat pada musim kemarau panjang ini. Warga membutuhkan sumber-sumber air bersih, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk kebutuhan lainnya," terang Menteri.

Dalam instruksinya, Menteri Agraria menugaskan kepada seluruh kepala kantor wilayah BPN dan kepala kantor pertanahan di seluruh Indonesia untuk mengidentifikasi dengan menginventarisasi tanah negara. Jika di dalam tanah hak guna usaha atau hak guna bangunan yang dikelola badan hukum memiliki sumber air, keberadaannya harus dimanfaatkan untuk mengatasi masalah kelangkaan air yang terjadi di masyarakat.

Para kepala kanwil, lanjut Ferry, harus berkoordinasi dengan pihak terkait khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau dinas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Selain itu, juga dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau dinas di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

"Termasuk pemegang HGU dan HGB atau yang menguasai tanah negara, untuk menyiapkan tanah atau lahan. Mereka perlu didorong melakukan pengeboran untuk menyediakan sumber air bagi masyarakat sekitar pada musim kemarau," papar politikus Partai NasDem itu. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) mengingatkan cuaca panas akan terus menerjang Tanah Air hingga November 2015.

Penyebab panjangnya musim panas tersebut ialah El Nino berskala moderat hingga kuat dengan indeks berkisar 1,59 hingga 2,5 yang masih akan terjadi dengan peluang di atas 95%.

Pompa air
Di Jawa Barat, pemerintah provinsi berusaha mengatasi kekeringan dengan menyediakan pompa air, membangun sumur resapan, dan menanam pohon di wilayah terdampak kekeringan parah. "Bantuan pompa air didistribusikan ke wilayah yang masih memiliki sumber air," ungkap Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, kemarin.

Untuk pembangunan sumur resapan air, pihaknya melibatkan seluruh dinas dan instansi terkait, sedangkan penanaman pohon sebagai upaya mengatasi dampak kekeringan jangka panjang akan dilakukan bersama petani dan masyarakat. "Petani diminta menanam tanaman keras. Saat kemarau, mereka sebaiknya juga menanam palawija," lanjut Gubernur.

Pompa air juga menjadi pilihan Pemerintah Kabupaten Siak, Riau, untuk membantu petani di wilayahnya. Di daerah tersebut, kemarau telah menyebabkan 500 hektare sawah tadah hujan di Kecamatan Sabah Auh mengalami kekeringan. "Sawah di Sabah Auh posisinya lebih tinggi daripada Sungai Siak. Karena itu, kami harus mengalirkan air sungai ke sawah dengan mengerahkan pompa air," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Siak Yan Pranajaya.

Pemkab menyiapkan dana sekitar Rp4 miliar. Ada empat pompa air yang digunakan untuk mengalirkan air. Kondisi berbeda harus dihadapi petani di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pemkab belum berencana memberikan bantuan untuk petani yang lahan pertaniannya mengalami gagal panen. "Kalaupun ada, kami prioritaskan bantuan berupa benih dan pupuk," ungkap Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Sukabumi Sudrajat.

Lahan pertanian yang mengalami puso di daerah itu sudah mencapai 360 hektare, sedangkan lahan terdampak sudah mencapai luasan 4.500 hektare. Di Sragen, Jawa Tengah, petani meminta pemerintah membangun sumur pantek dan mengadakan pompa air untuk mengatasi krisis air bagi pertanian.