Tidak Ada Calon Independen di Pilkada Jateng

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 yang juga digelar di Jawa Tengah tidak diikuti oleh peserta perseorangan (independen).

"Sampai saati belum ada laporan bakal calon kepala daerah yang mendaf lewat calon independen," kata Joko Purnomo, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah di Semarang, Selasa (9/8).

Menurutnya, Pilkada 2017 akan digelar ditujuh daerah, sesuai akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerahnya (2016 dan 2017) antara lain, Wali Kota/Wakil Wali Kota Salatiga selesai pada 11 Juli 2016, Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara pada 18 Oktober 2016.

Kemudian Bupati dan Wakil Bupati Batang pada 13 Februari 2017, Bupati dan Wakil Bupati Jepara pada 10 Februari 2017, Bupati dan Wakil Bupati Pati pada 7 Agustus 2017, Bupati dan Wakil Bupati Cilacap pada 19 November 2017, dan Bupati dan Wakil Bupati Brebes pada 4 Desember 2017.

Sementara untuk jadwal penerimaan dukungan bakal calon perseorangan oleh KPU Kabupaten/ Kota dibuka pada 6 sampai dengan 10 Agustus 2016 belum ada yang menyerahkan dan mendaftarkan melalui jalur perseorangan.

"Proses Pilkada serentak di Jawa Tengah sudah tuntas, bahkan untuk pembentukan Badan Penyelenggara Tingkat Kecamatan (PPK) dan desa atau kelurahan (PPS) juga sudah rampung sejak 22 Juli lalu," jelasnya.

Pengamat Politik dan Pemerintahan Undip Teguh Yuwono mengatakan, banyak alasan yang menyebabkan jalur independen tidak diminati. Persyaratan tersebut sebenarnya bersifat teknis dan dibuat setengah hati, sekadar mengadopsi independensi demokrasi seperti negara lain.

"Jalur independen ruwet, persyaratannya sangat teknis dan tidak mudah. Persoalannya mulai dari daya jangkau yang tidak sampai ke akar masyarakat, tidak terstruktur, biaya yang tidak sedikit, sehingga dia harus bisa mencari orang yang bisa mengorganisir dukungan," kata dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip Semarang.

Komplikasi dari regulasi politik itulah kata Teguh, membuat orang waras tidak akan nekad maju melalui jalur independen untuk berebut kursi
'panas' sebagai kepala daerah.

"Hanya orang nekad saja yang mau merelakan sebagian besar materinya untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan," kata Teguh. (OL-2)