Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MASYARAKAT di Kalimantan Selatan mengeluhkan kembali langka dan mahalnya harga elpiji 3 kilogram di pasaran yang mencapai Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per tabung sejak beberapa waktu terakhir. Pantauan Media Indonesia, harga di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp18.500 per tabung itu tersebar di sejumlah wilayah Kalsel seperti Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar.
"Banyak warga yang terpaksa membeli elpiji di pedagang eceran dengan harga jauh lebih mahal, karena terbatas di agen atau distributor," tutur Sanusi, warga Sidodadi, Kota Banjarbaru, yang terpaksa membeli elpiji 3 kg seharga Rp30 ribu untuk keperluan rumah tangganya. Kondisi yang sama juga dialami warga di kabupaten lain di Kalsel.
Baca juga: Padang Kirim 71 Kg Sarang Burung Walet ke Medan
Ketua Hiswanamigas Kalsel, Muliana Yuniar, Kamis (10/8/2023), mengatakan sejatinya stok dan pasokan elpiji 3 kilogram di Kalsel normal dan lancar. "Sebenarnya tidak ada kendala. Jadi masyarakat jangan resah dan jangan khawatir," ujarnya.
Muliana menambahkan data fix mengenai stok dan pasokan gas ada di Pertamina. Pihak Pertamina sendiri beberapa waktu lalu menyatakan persoalan sulit dan mahalnya harga elpijij 3 kilogram disebabkan banyak dikonsumsi kelompok warga yang tidak berhak.
Baca juga: Sawah Mengering, Petani di Batujajar Bandung Barat Merugi
Dinas ESDM Kalsel mencatat konsumsi elpiji 3 kilogram di Kalsel per tahun sebesar 90 ribu ton lebih. Jumlah ini diyakini sudah jauh melampaui jumlah kebutuhan bagi warga kurang mampu sebenarnya. (Z-2)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membangun safe house atau rumah perlindungan bagi masyarakat korban kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dinas Sosial Kalimantan Selatan akan mengoperasikan kapal penyelamatan pada 14 Agustus mendatang untuk penanganan bencana di perairan.
BPBD mengungkapkan bencana karhutla dan pemukiman mulai meningkat seiring kemarau beberapa pekan terakhir.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan penanganan kawasan kumuh seluas 380,5 hektare hingga 2026.
ULM Banjarmasin berencana membangun pusat penelitian lahan basah dan mangrove dunia seluas 621 hektare.
Saat ini, pelaksanaan imunisasi dosis pertama sedang berlangsung di seluruh wilayah Kalsel sejak 23 hingga 26 Juli 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved