Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua DPRD Maybrat Agustinus Tenau membantah adanya pemberitaan terkait adanya anak-anak pengungsi Maybrat Papua Barat Daya yang tidak terurus dan terancam stunting. Pemberitaan yang beredar luas itu menurut dia tidak benar dan tidak sesuai fakta di lapangan.
"Kami tidak tahu itu data dan sumbernya dari mana kalau pengungsi di Maybrat terancam busung lapar, apalagi diberi bumbu makan cuma sekali sehari. Sama sekali tidak benar sesuai fakta lapangan," ungkap Agustinus kepada wartawan, Jumat (4/8).
Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Maybrat dalam koordinasi dengan DPRD Maybrat terus melakukan pemantauan kondisi pengungsi yang tersebar di beberapa wilayah seperti Aitinyo, Aifat, Aifat Timur, Teluk Bintuni, Sorong, dan Sorong Selatan. Rata-rata, lanjut Agus, peredaran pengungsi yang jumlahnya mencapai 6.000-an tersebut mengikuti keluarga atau kerabat masing-masing.
"Jadi sangat tidak masuk akal kalau mereka mengungsi ke keluarganya lalu mereka lapar. Kami orang Maybrat penuh cinta kasih. Masak keluarganya makan lalu mereka tidak makan? Itu sangat tidak masuk akal," lanjutnya.
Kata dia, kalau pun ada pengungsi yang tidak tertangani itu sebenarnya karena tidak terdata karena mereka berada di hutan-hutan yang aksesnya sulit termasuk kombinasi juga susah.
"Tapi jangan membangun framing bahwa pengungsi tidak terurus bahkan terancam stunting. Pemerintah saja kami tahu sering sekali memberikan bantuan berupa sembako dan biaya pendidikan untuk yang sekolah termasuk biaya kesehatan," ucap Agus.
Baca juga: Pemerintah Gelontorkan Rp57 M untuk Perbaiki Jalan Susur Pantai Danau Toba
Saat ini, menurut dia, situasi Maybrat sudah relatif terkendali terutama dari sisi Kamtibmas. "Ini juga karena peran PJ Bupati mampu merangkul seluruh stakeholder yang ada di Maybrat agar bersatu memajukan Maybrat. Sekarang hasilnya mulai kelihatan," katanya.
Dia ambil contoh wilayah Maybrat yang tadinya dianggap merah dari sisi kerawanan kini sudah menjadi wilayah hijau karena Kamtibmas yang relatif terkendali dengan baik. Demikian juga persoalan stunting, saat ini Maybrat sudah bisa mengendalikan dengan capaian yang semakin baik.
"Dulu angka kita di 20 persen dan sekarang sudah mulai berkurang jadi 14 persen, perlahan-lahan mulai mendekati angka nasional 7 persen. Jadi kalau ada berita begini tentu saja kami kaget faktanya Maybrat mulai semakin membaik apalagi kalau konteksnya soal stunting. Saya selalu bilang, bukan Maybrat lagi tetapi Mayringan karena hal yang tadinya berat-berat kini mulai terurai satu-satu dan bisa terasa ringan," tukasnya.
Bagi Agus, kritik boleh saja tetapi harus berdasarkan data dan fakta lapangan yang valid. "Kami bukan antikritik tetapi kritiklah dengan data dan fakta yang aktual bukan hanya sekadar comotan komentar orang per orang lalu menggeneralisir atas situasi terhadap seluruh Maybrat," pungkas Agus. (RO/I-2)
Hal itu sekaligus membantah klaim sepihak kelompok TPNPB yang saat sebelum Natal yang mengaku menguasai daerah Kumurkek, Ibu Kota Kabupaten Maybrat.
Sebagai putra daerah Maybrat, Ferdinandus Taa dinilai memiliki rekam jejak yang baik dalam kepemimpinan, mengenal wilayah dan seluk beluk masalah,
Pihaknya juga mendukung semua upaya pemerintah baik Kemendagri maupun Provinsi yang saat ini tengah mempersiapkan proses estafet kepemimpinan di Kabupaten Maybrat
Menurut Agustinus, penentuan Pj Bupati Maybrat harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati karena daerahnya rawan konflik.
Orang yang dipilih sebagai Penjabat Bupati adalah orang yang sungguh-sungguh memahami situasi sosial politik yang ada di Kabupaten Maybrat
Komnas HAM menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta agar peristiwa penembakan yang terjadi pada aktivis HAM Yan Christian Warinussy untuk segera diusut.
KPK meminta pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
MASYARAKAT Fakfak, Papua Barat, menerima bantuan sejumlah perlengkapan untuk kebutuhan dan kesehatan. Perlengkapan tersebut berupa 11 genset dan 4 alat kesehatan ventilator.
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan Kabupaten Manokwari di Papua Barat menjadi contoh terbaik dalam hilirisasi kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan domestik dan pasar ekspor.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau jalanya pertanaman padi dan cetak sawah di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved